Koalisi Masyarakat Laporkan Akom ke MKD soal Lalai LHKPN

SEKELOMPOK Masyarakat Sipil yang menamakan diri Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih melaporkan Ketua DPR Ade Komarudin ke Mahakamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Kamis (10/3).

Komisaris Koalisi, Kurniawan mengatakan berdasarkan data di laman Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) ada 203 anggota DPR yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Ade merupakan salah satunya.

"Ketika KPK menyatakan ada 203 yang belum melaporkan, itu menunjukkan ada ketidakpatuhan dari anggota dewan terhadap mekanisme yang ada terkait dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Negara dan Pemberantasan Korupsi," kata Kurniawan.

Ketentuan menyerahkan LHKPN sesuai dengan Undang-Undang Nomod 30/2002 tentang Komisi Pemberantaran Tindak Pidana Korupsi. Selain itu ada keputusan KPK 07/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN. Kewiban LHKPN juga mendorong pemerintahan bersih sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang.Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Aries