KPK Periksa Dirjen Bina Marga

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi periksa Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hediyanto W. Husaini. Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap proyek di Kementerian PUPR yang melibatkan anggota Komisi V DPR RI.

"Dia diperiksa sebagai saksi dari BSU (Budi Supriyanto)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (8/3).

Hediyanto pun telah tiba di KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Tapi, tak ada komentar apapun yang keluar dari mulutnya. Ia langsung bergegas masuk ke dalam gedung lembaga antikorupsi ini.

Selain Hediyanto, penyidik juga berencana memanggil Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Soebagiono, Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran PU A Hasanudin, dan Pegawai Negeri Sipil, IGN Wing Kusbimanto.

KPK telah menetapkan dua anggota DPR sebagai tersangka penerima suap. Mereka yakni, Damayanti Wisnu Putranti dari fraksi PDI Perjuangan dan Bambang Supriyanto dari fraksi Partai Golkar.

Anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti disangka telah menerima suap dari Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir. Suap bertujuan agar perusahaan Khoir dapat menjadi pelaksana proyek pembangunan jalan di Ambon, Maluku.

Suap itu terbongkar ketika Abdul Khoir, Damayanti, dan dua rekannya, Dessy A. Edwin dan Julia Prasetyarini, ditangkap KPK pada 13 Januari 2016 lalu. Setelah diperiksa intensif, mereka kemudian ditetapkan menjadi tersangka.

Dalam perkembangannya, kasus ini menjerat anggota Komisi V DPR lainnya. Legislator asal Golkar Budi Supriyanto sempat bernaung di Komisi V juga menjadi tersangka KPK pada 2 Maret lalu.

Diketahui, Damayanti diduga dijanjikan uang hingga SGD404 ribu oleh Abdul Khoir. Dari commitment fee itu, Budi menerima bagian sebesar SGD305 ribu. Sementara, sisanya dibagi tiga antara Damayanti, Dessy dan Juli. (OL-1)