Orientasi agar tidak Terjerat Kasus Hukum

DIRJEN Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan akan ada masa orientasi bagi kepala daerah baru yang terpilih dari hasil pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember lalu.

Masa orientasi tersebut akan dilakukan selama tiga hari pada April 2016. Hal itu sekaligus menjawab usulan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyebut ada sekitar 70%-80% kepada daerah baru yang belum berpengalaman dalam mengelola anggaran. Jika kepala daerah itu tidak diberikan pelatihan, akan berpotensi dimanfaatkan pihak berkepentingan seperti DPRD untuk memasukkan proyek dalam penyusunan anggaran, khususnya dalam penyusunan APBD Perubahan.

"Kepala daerah baru akan kita undang ke Jakarta untuk mengikuti masa orientasi. Itu untuk semua kepala daerah yang baru saja, bukan yang incumbent," jelas Sumarsono.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Teguh Setyabudi menambahkan sebenarnya hal itu dilakukan setelah pilkada selesai. Adapun materi yang akan disampaikan salah satunya mengenai pengelolaan keuangan daerah dan implementasinya. "Itu kan uang negara yang satu peser pun harus dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Pemahaman tersebut diberikan agar kepala daerah memahami bahwa ada pihak-pihak yang mengawasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan ada regulasi yang harus diikuti. "Pemahaman itu perlu sekali. Mungkin banyak regulasi yang tidak diketahui kepala daerah."

Ia pun berharap orientasi tersebut dilakukan agar kepala daerah terhindar dari masalah hukum, terutama terkait pengelolaan keuangan. Untuk itu dalam masa orientasi nanti pihaknya juga turut mengundang Badan Pemeriksa Keuangan, kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, PPATK, dan aparat Kejaksaan.

"Untuk tahap awal sekitar 150 bupati/wali kota yang baru akan ikut masa orientasi. Kita undang yang baru, bukan incumbent." (Nur/P-2)