Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Bahas 6 Poin Penting

Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020 membahas enam poin. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Dr (HC) Puan Maharani melalui rilisnya yang diterima Media Indonesia, Selasa (14/7).

''Rapat digelar sesuai jadwal dan dilaksanakan mulai pukul 13.30 WIB di Ruang Paripurna Gedung Nusantara.  Sejumlah agenda akan dibahas dalam rapat paripurna DPR hari ini,'' kata Puan dalam rilisnya.

Yaitu, pertama, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019. Kedua, Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI Atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Ketiga, Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Keempat, Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undangan tentang  Pengesahan  Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah  Pidana antara Republik Indonesia  dan Konfederasi  Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation).

Kelima, Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang  Pengesahan  Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence)”

Dan, keenam, Laporan  Komisi XI Atas Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Terhadap Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia  (BSBI) Periode 2020-2023.

Seperti biasa, di tengah pandemi Covid-19, rapat akan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus korona. Sehingga rapat akan dikombinasikan dengan kehadiran fisik dan kehadiran virtual para angota DPR RI dengan tetap memenuhi ketentuan Tata Tertib Persidangan.
 
Rapat Paripurna ini dihadiri Menteri Keuangan, Ketua BPK, dan Menteri Hukum dan HAM. DPR juga akan memasuki masa reses sehingga pada pekan ini rencananya juga akan digelar Rapat Paripurna DPR RI  ke-19
untuk menutup Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020. (RO/OL-10)