Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Badan Restorasi Gambut (BRG) disebutkan masuk ke dalam daftar 18 lembaga negara yang akan dievaluasi pemerintah. Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan rencana pembubaran akan menyasar pada lembaga-lembaga yang dipayungi Peraturan Presiden (Perpres) ataupun Peraturan Pemerintah (PP).
"Misalnya BRG, sementara ini perannya cukup bagus dalam ikut menangani restorasi gambut. Tapi akan dilihat BRG itu dari sisi kebakaran (gambut) apakah cukup ditangani BNPB. Dari sisi optimalisasi gambut untuk pertanian apakah cukup oleh Kementerian Pertanian," ucap Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (14/7).
Baca juga: Moeldoko Pastikan OJK tidak Dibubarkan
Moeldoko mengatakan langkah mengefisienkan lembaga negara itu kini tengah dikaji Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Selain BRG, Moeldoko juga menyebut lembaga Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia) dan badan-badan yang mengurusi akreditasi keolahragaan. Kemungkinan, ucap Moeldoko, lembaga-lembaga tersebut fungsinya akan dilebur ke kementerian terkait.
"Adakah sebenarnya organisasi itu bisa diperankan oleh sektor lain yang sangat dekat dengan tupoksi sebuah lembaga kementerian. Kalau itu masih bisa ditangani kira-kira perlu dipertimbangkan," ucap Moeldoko.
Baca juga: Moeldoko Ungkap Sejumlah Lembaga yang Akan Dibubarkan
Terkait BRG, lembaga yang mengurusi pemulihan gambut itu dibentuk melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2016. Dalam beleid tersebut, mandat BRG melaksanakan tugas ialah selama lima tahun dan akan berakhir pada 31 Desember 2020. (P-5)
Anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya mengungkapkan tiga masalah utama yang menjadi sorotan DPR, terkait evaluasi penyelenggaraan haji 1445H/2024M.
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin memberikan pesan khusus kepada lima jaksa yang mendaftar seleksi calon pimpinan (Capim) KPK periode 2024-2029.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas belum bisa menyampaikan terkait evaluasi Haji 2024. Alasannya, operasional haji masih berlangsung sampai 23 Juli 2024.
Pengiriman daging dam ke Indonesia merupakan bentuk feedback penyelenggaraan haji pada masyarakat Indonesia, khususnya untuk mendukung program penurunan stunting.
Evaluasi kinerja dan pergantian rotasi jabatan merupakan hal biasa di lingkungan BRIN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved