Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WACANA pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Djoko Tjandra berkembang di kalangan internal antar fraksi di Komisi III DPR-RI. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan secara informal semua fraksi sepakat untuk membentuk Pansus.
"Jadi saya baca suasananya seluruh anggota komisi III yang 9 fraksi itu semua sama inginkan paarena kita terpukul. Pansus menjadi pilihan dalam memperbaiki sistem," ungkap Hinca di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).
Hinca menjelaskan, rencana pembentukan Pansus akan dilakukan setelah Komisi III selesai melakukan rapat pembahasan internal dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Baca juga : Moeldoko Ungkap Sejumlah Lembaga yang Akan Dibubarkan
"Tapi prinsipnya di situ semua sepakat," lanjutnya.
Awalnya Demokrat melalui Benny K Harman mengusulkan Pansus Djoko Tjandra, saat rapat Komisi III DPR dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting. Kemudian, usulan tersebut didukung oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Taufik Basari agar dibentuk Pansus.
Diketahui, Djoko Tjandra merupakan buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali.
Meski buronan, Djoko bisa memperoleh e-KTP dan membuat paspor di kantor Imigrasi Jakarta Utara. (OL-2)
harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga terpantau naik menjadi Rp12.600 per kilogram. Harga rata-rata beras SPHP naik tipis 0,08% atau Rp10.
Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini legislator dari Partai Demokrat dan PKS turut mendorong agar Pansus dugaan skandal mark up impor beras Bulog dapat segara dibentuk di DPR.
Pembentukan Pansus untuk mengungkap dugaan skandal mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menetapkan keanggotaan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
Jika perlu DPR selaku badan legislatif dengan hak pengawas sesuai UU bisa membentuk Pansus DPR
Charlers Honoris mengatakan, jika tak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait polusi udara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved