Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar serangkaian penggeledahan terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kutai Timur Ismunandar. Dari hasil penyisiran di 15 lokasi pada Rabu (8/7/2020) dan Kamis (9/7/2020), tim penyidik KPK menyita dokumen dan sejumlah uang yang diyakini sebagai barang bukti.
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, mengatakan, Kamis (9/7/2020), penyidik menggeledah lima lokasi di Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Tiga di antaranya ialah rumah milik tersangka, yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah Musyaffa, pihak kontraktor/swasta Aditya Maharani dan Deky Aryanto. Dua lokasi lainnya meliputi rumah milik staf Aditya, yakni Lila Mei Puspita dan rumah seorang staf CV Bulanta Seshty.
Sehari sebelumnya, KPK menggeledah 10 lokasi meliputi Kantor Bupati Kutai Timur, Kantor Bappeda, Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kantor BPKAD, rumah jabatan Bupati, Kantor DPRD, Kantor Sekda, Kantor Bapenda, Kantor Dinas Pendidikan, dan Kantor Dinas Sosial. Dari 10 lokasi tersebut, penyidik KPK melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan, di antaranya sejumlah uang.
“Beberapa barang yang diperoleh di antaranya berupa dokumendokumen proyek, sejumlah uang, dan catatan-catatan penerimaan uang. Jumlah uang masih akan dihitung dan dikonfirmasi lebih dahulu kepada para saksi,” kata Ali Fikri, kemarin.
Dalam kasus itu, KPK total menetapkan tujuh tersangka yang semuanya sudah ditahan. Mereka ialah Bupati Kutai Timur Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria yang juga istri Ismunandar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Musyaffa, Kepala BPKAD Kutai Timur Suriansyah, dan Kepala Dinas PU Kutai Timur Aswandini. Dua orang yang ditetapkan tersangka pemberi suap, yakni pihak kontraktor/swasta Aditya Maharani dan Deky Aryanto.
Komisi antirasuah menduga ada penerimaan hadiah atau janji kepada Bupati terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur 2019-2020. Dari hasil tangkap tangan tersebut, KPK menemukan uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar.
OTT itu terjadi pada Kamis (2/7/2020) malam. Tim KPK bergerak di dua lokasi, yakni Jakarta dan Kutai Timur. Bupati serta istrinya, Musyaffa, dan Aswandini ditangkap di Jakarta dalam rangka menghadiri sosialisasi pencalonan kembali Ismunandar pada pilkada mendatang.
Tim KPK mendapat informasi adanya penggunaan uang yang diduga dikumpulkan dari para rekanan yang mengerjakan proyek di Pemkab Kutai Timur. (Dhk/P-2)
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa hukuman kasus suap. Ia memilih fokus bisnis keluarga dan rehat politik.
Nurhadi divonis 5 tahun penjara dalam kasus TPPU. Usai sidang, ia singgung “azab”. Kuasa hukum menyebut putusan tidak adil dan memastikan akan banding.
Nurhadi divonis 5 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan TPPU. Hakim mengungkap aliran dana hingga Rp137 miliar dalam persidangan.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
KPK terbitkan SE larangan gratifikasi Lebaran 2026 bagi ASN dan pejabat. Tercatat 32 laporan masuk senilai Rp13,6 juta. Simak aturan lengkapnya di sini.
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved