Ical Diminta Komitmen Soal Waktu Penyelenggaraan Munas

KETUA DPP Partai Golkar Leo Nababan mengingatkan supaya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) tetap memegang komitmennya menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) rekonsiliasi. Ia berharap putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali tidak akan berpengaruh pada penyelenggaraan Munas yang rencananya digelar pada April.

"Di rapat pengurus harian DPP Golkar disepakati penyelenggaraan rencannya Munas bulan April," katanya di Jakarta, kemarin.

Menurut Leo, kesepakatan waktu penyelenggaraan Munas jangan sampai diundur lagi sebab Golkar masih harus mempersiapkan diri ikut pemilihan kepala daerah serentak 2017 mendatang yang tahapan pencalonan sudah dimulai Juli.

"Kalau Munas diundur sampai Juni bahaya untuk pilkada. Golkar kan harus konsolidasi dan lainnya. Kita bisa terancam tidak ikut Pilkada," katanya.

Pandangan mengenai segera dilaksanakannya Munas dikemukakan oleh fungsionaris Partai Golkar Bidang Organisasi Agun Gunanjar. Ia meminta putusan MA tidak memengaruhi komitmen penyelenggaraan Munas. Munas dinilai sebagai jalan keluar yang rekonsiliatif bagi konflik internal Golkar. Bekaca dari pilkada 2015 lalu, kata Agun, suara Golkar turun drastis karena hal itu.

"Janganlah semangat menyelenggarakan Munas menjadi redup. Kasihan para kader di daerah, mereka harus maju menjadi kandidat dengan diusung partai lain kalau sampai Munas batal terselenggara. Di daerah mereka sudah ditarik dan dilirik untuk pilkada 2017. Golkar akan kehilangan suara apabila tidak segera konsolidasi melalui Munas," kata Agun.

Rapat pleno pengesahan panitia Munas sempat batal beberapa kali, dan hingga saat ini belum ditentukan. Leo berharap dalam waktu dekat pengurus DPP Golkar segera menentukan nama-nama yang didapuk sebagai panitia.

Keluarnya putusan MA, dianggap dapat mengganggu jalannya rekonsiliasi setelah dualisme kepengurusan antara Ical sebagai Ketua Umum DPP Golkar hasil Munas Bali 2014 dengan Agung Laksono -- yang menginisiasi Munas Golkar di Jakarta 2014.

Pasca putusan MA, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Mahram meminta pemerintah mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali 2014, sebagai landasan hukum menyelengggarakan Munas mendatang. Padahal sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly telah mengatifkan kembali kepengurusan DPP Golkar hasil Muktamar Riau 2009 yang dijadikan landasan penyelenggaraan Munas.

Menanggapi pandangan itu, Leo mengatakan komitmen antara Aburizal dan Agung Laksono sudah dibangun yakni segera melaksanakan Munas. Ia meminta jangan ada pihak-pihak yang memanas-manasi Ical untuk mengulur waktu Munas dengan alasan pengesahan dan mengingkari komitmen yang dibangun bersama.

"Saya masih ingat pesan pak Ical, mari kita menghilangkan ego masing-masing demi rekonsialisi munas yang akan datang, saya masih percaya pada pak Ical," tegas Leo. (OL-1)