Jokowi Pantau Serapan Anggaran

PRESIDEN Joko Widodo kembali memerintahkan para menteri, pimpinan lembaga negara, serta kepala daerah segera menyalurkan anggaran yang telah disiapkan untuk percepatan penanganan covid-19.

Saat memberikan arahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, kemarin, Jokowi menekankan langkah itu sangat penting demi memperlancar peredaran uang sehingga mampu memacu daya beli masyarakat. Untuk memastikan anggaran tersalurkan dengan baik, dia pun memantau perkembangan kinerja kementerian/ lembaga setiap hari.

“Sekarang saya pantau setiap hari. Saya sekarang tahu setiap hari kementerian ini sudah keluar berapa persen, lembaga ini sudah keluar berapa persen. Kalau masih rendah, saya telepon langsung, saya tegur menterinya atau kepala lembaganya,’’ ujar Presiden.

Tidak hanya belanja bidang kesehatan, Jokowi juga meminta penyaluran bantuan sosial dipercepat. Demikian pula di sektor ekonomi, Kepala Negara menegaskan pentingnya pemberian stimulus bagi para pelaku usaha, terutama untuk golongan mikro, kecil, dan menengah. “Ini betul-betul harus kita lihat lapangannya. Pusat menyiapkan, pemerintah provinsi menyiapkan, dan pemerintah kabupaten/kota menyiapkan. Ini berlapis agar tidak ada yang tercecer,” tandas Presiden.

Jokowi sempat marah kepada para pembantunya karena dianggap tak maksimal bekerja dalam penanganan covid-19. Kemarahan itu ditumpahkan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni yang videonya baru diunggah ke kanal Youtube, Minggu (28/6). Dia, antara lain, menyoroti realisasi anggaran di bidang kesehatan yang baru 1,53% dari total dana yang disiapkan Rp75 triliun.

Terkait dengan intruksi Presiden, Kementerian Sosial mengakselerasi penyaluran bantuan sosial penanganan korona. Untuk bantuan sosial tunai (BST), misalnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara menginstruksikan PT Pos Indonesia menambah loket penyaluran, mempercepat pendistribusian, dan memperbanyak titik penyaluran.

Sekjen Kemensos Hartono Laras menjelaskan, hingga kemarin realisasi anggaran Kemensos mencapai 60,38% atau di atas rata-rata serapan anggaran nasional sebesar 39,19%. ‘’Dari total anggaran 2020 sebesar Rp104,4 triliun, telah terealisasi Rp63,06 triliun. Sebanyak Rp100,2 triliun dialokasikan untuk bansos dan sudah terealisasi 61,49%.’’

Secara terpisah, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan menyatakan realisasi subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan penyaluran dana bergulir telah mencapai 20% secara keseluruhan. Ke depan, Kemensos akan segera menyalurkan anggaran dari pemerintah dengan berbagai cara yang saat ini tengah dimatangkan.

Masalah data

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Kementerian Kesehatan bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas
lambatnya penyerapan belanja di bidang kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional. Dia menyebut Gugus Tugas juga punya andil seperti pembelian alat pelindung diri dan pemugaran rumah sakit untuk covid-19. Begitu pula BPJS Kesehatan terkait dengan pembayaran klaim tagihan yang diajukan rumah sakit.

Untuk pos perlindungan sosial, jelas Menkeu, tercatat telah terserap hingga 34,06%. Penyaluran program bansos, seperti program keluarga harapan dan kartu sembako, disebut memiliki kinerja optimal.

Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Chris Kanter, menilai penyaluran anggaran covid-19 lamban karena penggunaan data
dari kementerian/lembaga yang lambat dan tidak update. Dia menyarankan pemerintah memfokuskan data, terutama penerima bansos kepada satu lembaga untuk mengoordinasikannya. (Ifa/Mir/Des/X-8)