NasDem Dorong Kinerja Tiga Sektor BUMN Diprioritaskan

Komisi VI DPR akan menggelar rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada pekan kedua pasca reses DPR. Agenda ini merupakan kelanjutan dari rapat kerja pada hari selasa (9/6) lalu yang banyak membahas soal utang pemerintah ke BUMN. Saat itu Erick mengungkapkan utang pemerintah kepada lima perusahaan pelat merah senilai Rp108,48 triliun akan segera dibayar.

Utang pemerintah sejak 2017 meliputi, PT PLN 48,46 triliun, PT Pertamina 40 triliun, BUMN karya 12,16 triliun, PT Pupuk Indonesia 6 triliun, PT Kimia Farma 1 triliun, Perum Bulog 560 miliar, dan KAI 300 miliar. Jumlah pembayaran ini mencakup 75 persen dari total utang pemerintah kepada BUMN.

Di kesempatan terpisah, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan, Pemerintah segera mencairkan dana sebesar 53,5 Triliun kepada 10 perusahaan BUMN. Jumlah ini berupa dana talangan (pinjaman) dan penyertaan modal negara (PMN).

Menurut Anggota Komisi VI F-NasDem Subardi, Pemerintah perlu fokus kepada kinerja BUMN di sektor Pangan, Kesehatan, dan Transportasi. Alasannya karena ketiga sektor tersebut mengalami penurunan kinerja akibat pandemi Covid-19. “Kementerian BUMN perlu memprioritaskan kepada BUMN di sektor pangan, kesehatan dan trasportasi karena ketiga sektor tersebut sangat mengkhawatirkan,” ujarnya Minggu (21/6).

Ketiga sektor ini mengalami kemunduran dari sisi performa perusahaan yang meliputi operasional dan bisnis. Beberapa perusahaan antara lain Perum Bulog, Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia di sektor pangan. Di sektor kesehatan meliputi Kimia Farma yang harus menunjang program BPJS Kesehatan. Sektor trasnportasi meliputi Angkasa Pura, Garuda Indonesia, PT KAI, Angkutan Sungai Darat Penyebrangan (ASDP), PT Pelni maupun Pelindo.
“Banyak perusahaan di ketiga sektor tersebut kesulitan “bernafas,” pendapatan rendah, kas menipis, utang membengkak. Ini perlu diselamatkan,” kata Subardi.

Ia menyarankan agar sinergi antar kementerian perlu dipercepat mengingat masa pandemi Covid-19 belum usai. Politisi yang juga Ketua DPW NasDem DIY ini mengusulkan agar DPR menggelar rapat kerja (raker) lintas kementerian. Misalnya raker Kementerian BUMN dengan Kementerian Keuangan mencakup sisi anggaran, Raker dengan Kementerian Pertanian, Kesehatan, dan Perhubungan terkait dari kinerja dan korporasi.

“Suntikan modal tidak cukup tanpa didukung oleh sinergi antar kementerian. Misalnya Bulog perlu kerja sama dengan Kementerian Sosial. Perkebunan Nusantara dengan Kementerian Pertanian. PT KAI, Garuda, Angkasa Pura, Pelindo perlu menggandeng Kementerian Perhubungan. Kimia farma dengan Kementerian Kesehatan. Cara kerja kolaboratif sangat dibutuhkan agar perusahaan negara keluar dari masa-masa sulit,” pungkasnya. (OL-12)