Wapres: Ada Menteri yang Seenaknya Tambahkan Nama

WAKIL Presiden RI Jusuf Kalla menegaskan tidak ada perubahan dalam nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menjadi Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya. Hal itu sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

"Pokoknya tidak ada perubahan sampai sekarang, tetap Kemenko Kemaritiman. Titik. Tidak ada itu sumber daya. Kan sudah ada Perpres tentang tugas masing-masing menteri dan menteri koordinator, itu ada pembagian tugasnya. Cuma kadang-kadang ada juga menteri yang seenaknya menambahkan nama yang tidak sesuai dengan Perpres itu," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (3/3).

Kalla mengatakan tidak mempersoalkan apabila ada menteri di Kabinet Kerja yang memiliki pendapat berbeda. Asalkan, sambung dia, perbedaan itu tidak dikeluarkan di depan publik. Kalla menganalogikan hal ini seperti kehidupan berumah tangga.

"Dengan istri saja berbeda pendapat. Tapi tetangga tidak perlu tahu. Kamu juga (nunjuk pewarta) kalau beda pendapat dengan pasangan orang tidak tau kan? Tentunya tidak boleh membawa keluar masalah internal dan ya tentu kita harapkan jangan terulang lagi," tandasnya.

Saat ditanyakan, kegaduhan di Kabinet Kerja akan berujung kepada perombakan kabinet, Kalla enggan berkomentar. Perombakan kabinet merupakan hak Presiden Joko Widodo. "Itu sangat tergantung dengan presiden," tegas Wapres

Dalam beberapa kesempatan Menko Kemaritiman Rizal Ramli sempat mengatakan bahwa seharusnya ada penambahan sumber daya dalam nomenklatur kementerian yang dipimpinnya. Bahkan, nama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya sudah tertera di sisi kiri pada laman resmi kementerian yakni maritim.go.id. (OL-2)