Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PDIP sebagai pengusul RUU HIP merasa heran dengan sikap partai-partai lain di DPR yang menjadi sangat vokal menolak RUU HIP. Padahal sebelumnya tak ada partai yang menolak atau mengkritik lantang mengenai RUU HIP
Menurut Anggota DPR Fraksi PDIP, Aria Bima RUU HIP merupakan RUU inisiatif DPR yang proses merancangnya berawal dari kesepakatan fraksi-fraksi di Badan Legislasi (Baleg). RUU tersebut juga sudah dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan maju sebagai RUU.
"Ini kan lucu dari proses di Baleg pandangan dari masing-masing poksinya sudah memberikan pandangan-pandangan setujui dibawa ke rapur. Di rapur saya ikut hadir disini juga tidak ada yang memberikan catatan-catatan," ujar Aria, dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Kamis, (18/6).
Saat ini di tengah kontroversi yang berkembang di publik, partai-partai dianggap Aria seakan lepas tangan. Bahkan juga balik menyerang RUU HIP yang telah disepakati bersama tersebut.
Baca juga : 90 Menit Menegangkan Dua Kader PDIP di Kamar Hotel Singapura
"Seolah-olah kemudian di publik lepas tangan begitu saja dengan menyalahkan beberapa orang atau beberapa partai saja ini yang saya sangat sayangkan jangan begitu kalau itu sudah inisiatif DPR," ujar Aria.
Ia mengatakan, seharusnya kalau memang ingin diubah atau batalkan, partai-partai berkomunikasi dengan unsur pimpinan DPR. Proses anulir atau penundaan dapat dilakukan dengan sesuai mekanisme yang ada.
"Kalau toh akan kita anulir kita bahas kembali saya mohon pada pimpinan untuk kembalikan kepada proses jalannya persidangan bagaimana UU perlu dimatangkan kembali perlu dicermati lagi atau dibahas dengan mengundang semua yang keberatan dalam rapat dengar pendapat oleh Panja (panitia kerja) atau Pansus (panitia khusus) yang akan dibentuk," tuturnya.(OL-2)
Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno membantah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dikebut.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI.
Penetapan kawasan konservasi yang sentralistik tersebut mengasingkan peran masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat.
PAN mengeklaim Rancangan Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diusulkan untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga tersebut.
Presiden Joko Widodo menolak mengomentari usulan Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada DPR sebagai inisiator.
Tujuh fraksi telah menyatakan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila masuk Prolegnas Prioritas 2021.
Perlu langkah preventif sejak pra dan proses perumusan dan perancangan yang juga merupakan tugas BPIP.
Seruan ANAK NKRI itu bertajuk aksi 1310 tentang menolak UU Ciptaker dan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP.
Sebagai perawatan atas dasar negara, sudah semestinya penguatan Pancasila menjadi keprihatinan bersama seluruh elemen bangsa.
Bila hanya mengubah judul tetapi tidak mengubah arah dan jangkauan pengaturan, RUU tidak perlu melalui kesepakatan Prolegnas kembali.
Pasalnya, hal itu keluar dari konteks aksi yang menuntut penghentuan pembahasan RUU HIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved