Rencana Blusukan Jokowi Dikritik karena Berisiko

PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengkritik rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan kembali melaksanakan kunjungan kerja ke daerah atau blusukan ke daerah berstatus hijau covid-19.

Menurut politisi PAN yang juga anggota Komisi XI DPR Saleh Partaonan Daulay, langkah Jokowi melakukan blusukan di tengah pandemi merupakan langkah yang berisiko.

"Meskipun blusukannya ke daerah hijau, tetap saja tidak baik. Sebab rombongan presiden yang berkunjung pasti dihadiri banyak orang," jelas Saleh di Jakarta, Kamis (18/6).

Kehadiran Jokowi di daerah dikhawatirkan akan memicu pelanggaran aturan social dan phsycal distancing. Blusukan di tengah pandemi dikatakan oleh Saleh juga dapat menimbulkan preseden buruk ke masyarakat.

"Dianggap bahwa Presiden pun sudah bisa blusukan. Jadi, semua orang bisa beraktivitas seperti itu," tuturnya.

Saleh melanjutkan, sebaiknya Jokowi menunda rencananya blusukan ke berbagai daerah. Pasalnya, sampai sejauh ini, kurva penyebaran covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan.

"Dikhawatirkan ini akan menjadi contoh yang kurang baik bagi masyarakat," tuturnya.

Saleh juga menuturkan, tidak ada yang tau apakah wilayah hijau merupakan wilayah yang betul-betul bebas dari covid-19. Pasalnya, sudah tercatat penambahan kasus positif covid-19 baru dari orang tanpa gejala (OTG).

“Lagian apa saja seh yang harus diperiksa langsung oleh presiden di daerah? Apa tidak bisa diwakilkan kepada bupati dan gubernur? Atau apakah kalau sudah diperiksa presiden semuanya akan beres?," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut Jokowi sudah kangen blusukan. Hampir empat bulan selama pandemi, Jokowi tak pernah mengunjungi satu daerah pun.

“Presiden sudah enggak tahan untuk blusukan,” kata Pramono. (OL-8).