Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan mayoritas senator telah menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Hal itu mengemuka dalam Rapat Pimpinan DPR RI, Senin (15/6).
Menurut dia, para senator tersebut meminta pimpinan DPD RI menyatakan sikap lembaga secara resmi untuk menolak RUU HIP.
"Tentu kita sebagai pimpinan tidak bisa begitu saja mengeluarkan sikap resmi lembaga. Meskipun mayoritas Senator menolak RUU HIP. Maka, jalan keluarnya adalah, kami pimpinan, memutuskan untuk membentuk Tim Kerja (Timja) yang tadi disepakati dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono," kata La Nyalla dalam keterangannya.
Timja tersebut, menurut dia, akan mengkaji lebih mendalam dan komprehensif terkait materi RUU HIP itu termasuk bertemu dengan sejumlah ormas dan lapisan masyarakat yang telah secara terbuka menyatakan penolakan terhadap RUU tersebut.
Dia mengatakan nanti hasil kerja dari Timja tersebut akan menjadi panduan bagi sikap kelembagaan DPD RI sehingga tidak terburu-buru mengambil sikap tetapi atas dasar yang cukup.
Sebelumnya, anggota DPD RI Hasan Basri melalui media telah menyatakan sikap penolakan terhadap RUU HIP.
Senator asal Kalimantan Utara itu menganggap RUU tersebut tidak diperlukan karena justru akan mengganggu makna dan mendistrorsi substansi dalam nilai-nilai Pancasila.
Hasan mengatakan upaya memangkas Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila yaitu gotong royong merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila. (OL-8).
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Pemuda Katolik menggarisbawahi tentang kesatuan NKRI
Siti Zuhro mengungkapkan Pemilihan Umum 2024 merupakan pemilu yang paling berbahaya dan berpotensi mengancam masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Operasi Mantab Brata 2024 menjadi kegiatan antisipasi Polri saat pengumuman hasil Pemilu 2024.
Asep berpesan agar WBP yang telah mengikrarkan diri untuk mengikuti seluruh program pembinaan dengan tekun, semangat, aktif dan produktif dalam program pembinaan kemandirian.
Limat narapidana kasus terorisme yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba menyampaikan ikrar setia NKRI
Dalam program Blusukan Online Warung NKRI Digital akan ada pelatihan-pelatihan atau kursus keterampilan di beberapa bidang usaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved