Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015 Hamdan Zoelva mengatakan Pancasila ialah jalan tengah dari semua ideologi yang berbeda dan menyatukan perbedaan yang ada.
“Jadi, Pancasila itu mengambil jalan tengah dari semuanya itu. Ide-ide sosialisme ada dalam Pancasila, ide-ide kemanusiaan, hak asasi, liberalisme, ada dalam Pancasila. Tapi ide sosialisme yang materialisme anti- Tuhan, itu tidak boleh karena dia dibatasi oleh sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa,” jelas Hamdan di Jakarta, kemarin.
Ia mengatakan prinsip penting dalam meningkatkan segala perbedaan paham itu, maka kita keluarga besar bangsa Indonesia harus duduk bersama, membicarakan masalah bersama seperti sebuah keluarga dalam satu rumah.
“Jadi, itulah hakikat Pancasila sebenarnya. Kita berada dalam satu rumah dengan nilai-nilai dasar yang sama, ada perbedaan, tapi kita menyepakati hal-hal yang umum. Ini sebagai muara untuk menyelesaikan segala perbedaan,” ujar Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam itu.
Terkait dengan ide khilafah dan negara Islam, Hamdan menyampaikan bahwa pembahasan dan perdebatan mengenai hal tersebut sebenarnya sudah final dari dulu. Karena dalam negara yang berdasarkan Pancasila, tidak ada sedikit pun hambatan untuk melaksanakan ajaran dan syariat Islam.
Perundang-undangan kita, ujarnya, sangat diwarnai ajaran dan syariat Islam. Tidak sedikit pun pembatasan untuk menegakkan ajaran Islam di negara Pancasila ini.
“Ada ruang kebebasan untuk kita berdialog dan bermusyawarah untuk memasukkan itu dalam perundang-undangan. Jadi, negara kita adalah negara yang mengakomodasi ajaran-ajaran yang sepanjang itu berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”
Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengatakan bahwa inti dari Pancasila ialah pengakuan terhadap pluralisme, menjunjung tinggi berbagai perbedaan, seperti agama, etnik, dan suku. Kita bersatu dalam falsafah yang sudah disepakati bersama, yang dalam istilah-istilah Islam, misalnya, di Muhammadiyah diistilahi dengan dahrul adhi atau negeri kesepakatan.
“Jadi, negeri ini adalah negeri yang dibangun atas dasar kebersamaan dengan segala perbedaan yang ada karena kita harus mengakui ada orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda di Indonesia ini. Di dalam Pancasila pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika itu ada di sana,” tukasnya.
Turbulensi ideologi
Purnawirawan TNI mengingatkan bahwa saat ini ideologi Pancasila mulai meng alami gangguan dengan disusupi radikal isme, liberalisme, dan paham khilafah. Atas kekhawatiran itu, mereka membuat pernyataan bersama atas nama Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang diwakili mantan Wakil Presiden RI era Orde Baru Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Ketua LVRI Mayor Jenderal (Purn) Saiful Sulun, dan Sekretaris LVRI Mayor Jenderal (Purn) Soekarno di Gedung Veteran, Semanggi, Jakarta, kemarin.
Terdapat empat poin pernyataan yang dibacakan Soekarno. Pertama, mendesak pemerintah membongkar tuntas, menghentikan, dan menindak berbagai bentuk kegiatan kelompok masyarakat yang menyebarkan paham khi lafah yang berbasis di kampus-kampus serta membersihkan birokrat dari anasir kelompok radikal. Kedua, mendesak DPR mencabut RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila dan mendesak pemerintah untuk menolaknya.
Ketiga, mengajak komponen masyarakat, terutama kelompok elite, untuk fokus pada upaya memerangi covid-19. Keempat, mendesak MPR, DPR, pemerintah, dan masyarakat untuk menegakkan tata kehidupan berdasarkan Pancasila secara murni dan konsekuen. (Ant/P-3)
Izin tambang untuk ormas menjadi perdebatan publik. Ormas keagamaan mulai disoroti terkait sikap apa yang akan mereka ambil. Yang menjadi sorotan adalah PBNU dan PP Muhammadiyah
Tujuannya untuk membangun ketahanan keluarga terhadap berbagai ideologi yang tidak sesuai dengan kehidupan kita sebagai anak bangsa.
Dengan menanamkan nilai dan prinsip Pancasila dalam berbudaya digital, masyarakat Indonesia menunjukan jati diri bangsa kepada seluruh dunia.
PDI Perjuangan mengungkapkan strategi mencegah kader tidak menyimpang dari ideologi partai hingga melanggar konstitusi. Hal itu merespons adanya kader PDIP
LEMBAGA dunia Carnegie Endowment for International Peace tertarik untuk mengambil pembelajaran dari sejumlah kebijakan strategis di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi
BERDASARKAN penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), debat terakhir Capres 2024 akan dilaksanakan 10 hari sebelum pemilihan umum yakni pada 4 Februari 2024. Debat kali ini mempertemukan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved