Hibah Alutsista akan Dikaji Ulang

MENTERI Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pihaknya akan mengkaji ulang kebijakan menerima hibah alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari negara lain.

"Kami akan berpikir ulang soal kebijakan itu (menerima hibah). Sebetulnya pesawat itu tidak bekas betul. Bekas mereka lebih baru dari bekas kita yang ada, tapi ke depan kita akan berpikir ulang," kata Menhan di sela-sela Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta, kemarin.

Meski demikian, mantan KSAD itu mengatakan apabila mendapat hibah alutsista dari negara lain, pemerintah Indonesia tetap akan menerima.

"Kalau dikasih hibah, ya namanya dikasih, ya diterimalah. Memberi dengan tulus, ya kami terima dengan tulus juga dong," imbuhnya.

Ryamizard menilai TNI membutuhkan alutsista tergantung ancaman yang ada. Dalam jangka pendek, Indonesia tengah membutuhkan alutsista untuk menghadapi terorisme, bencana alam, serta pelanggaran wilayah.

Indonesia memperoleh hibah 24 pesawat F-16 dari Amerika Serikat. Meski begitu, Indonesia tetap harus merogoh kocek sebesar US$800 juta untuk biaya mendatangkan pesawat dan biaya upgrade.

Ia membantah ada intervensi negara lain dalam skema pemberian hibah alutsista tersebut. Menurutnya, Indonesia memiliki kedaulatan tersendiri dan tidak boleh ada campur tangan pihak asing.

"Kami tak pernah mengintervensi negara lain. Negara lain juga jangan coba-coba di sini. Jangan pernah coba-coba di Republik ini," ujarnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhan Letjen Ediwan Prabowo menyebutkan pihaknya masih menunggu hasil investigasi terkait dengan penyebab terbakarnya pesawat F-16 tersebut.

Nantinya hasil investigasi itu dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mengevaluasi pengadaan alutsista. "Baru pendahuluan, kami masih menunggu kesimpulan pastinya, yaitu dari hasil investigasi. Itu saja," ujarnya. Investigasi diperkirakan memakan waktu enam bulan sampai satu tahun.

Ediwan berpendapat, saat ini kondisi alutsista secara keseluruhan sudah memadai, baik dari segi jumlah maupun kondisi fisik, sehingga pemerintah tak perlu lagi jorjoran belanja alutsista.

"Sejauh ada anggarannya, kami akan lebih cenderung beli baru. Sekarang alutsista sudah cukup lumayan. Jadi tidak perlu secara masif lagi," ujarnya.