Yasonna Kecewa MA Hancurkan Rencana Islah Golkar

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly mengaku sangat kecewa dengan sikap Mahkamah Agung (MA) yang dengan keputusannya Golkar bisa terus berkonflik. Padahal pihaknya telah berusaha keras menyatukan dua kubu Golkar yang sudah terpecah lama.

"Kami gembira melihat progress dan kesepakatan yang dibangun oleh teman-teman di Golkar, sudah sangat cair dan bersahabat. Ada semangat rekonsialiasi dengan Rapimnas Golkar yang lalu juga sepakat akan munas yg rekonsiliatif. Oleh karenanya, Jujur, saya kecewa dengan Keputusan MA," keluh Yasonna saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (2/3).

Menurutnya, pemerintah berusaha keras menyatukan dua perbedaan tajam Partai Golkar dengan menerbitkan kembali Surat Keputusan munas Riau untuk 6 bulan. Itu bertujuan supaya kedua kubu mengadakan suatu munas islah yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan.

"Namun MA malah mengelutkan putusan yang ini kan gugatan perdata, kalau sudah ada kesepakatan para pihak, mbok dihargai dong. Kasih waktu berdamai," ujarnya.

Ia mengutarakan bahwa kedua kubu yang berkonflik pasca Pilpres 2014 itu ibarat pertikaian antara suami dengan istri kemudian menggugat cerai di pengadilan. Namun saat keduanta sepakat islah atau berdamai ternyata pengadilan lebih bernafsu menceraikan, dan menjatuhkan keputusan cerai.

"MA ini Bagaimana sih? Saya jadi bertanya tanya dalam hati, maksudnya MA apa? Mau buat kegaduhan politik baru? Kita sudah berupaya keras untuk proses rekonsialiasi ini, saya yakin para hakim MA tahu benar melalui media bahwa proses damai sedang berjalan baik, tiba-tiba mereka buat bom baru," ungkapnya.

Politisi senior PDIP ini pun prihatin dengan putusan MA tersebut. Namun tetap berharap putusan itu tak digubris oleh kedua kubu dan fokus untuk islah.

"Saya berharap, bahwa teman-teman Golkar tidak terpengaruh dengan keputusan itu. Yang terbaik adalah melanjutkan munas untuk solusi yang lebih mempersatukan dan menyatukan perbedaan yg terjadi selama ini,"harapnya.

Apapun keputusan, sambung Yasonna, berdamai adalah jalan yang terbaik. Dalam banyak hal keputusan pengadilan itu tidak selamanya menimbulkan yang terbaik dan seharusnya MA memperhatikan aspek doelmatigheid dalam keputusannya.

"Saya juga khawatir kalau ranah hukum publik seperti sengketa parpol, yang domain penyelesaiannya adalah undang-undang parpol, hendaknya tidak dibawa bawa menjadi sengketa perdata atau sengketa hukum privat. Ini preseden tidak baik, menurut saya justru mundur," tukasnya. (OL-1)