Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Eva Yuliana mengatakan wawancara yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier dan Siti Fadilah tidak akan terjadi jika protokol pendampingan berobat dilakukan. Kejadian ini dianggap sebagai kecerobohan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan petugas Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu.
"Tentunya, jika pihak Ditjen Pemasyarakatan mengikuti protokoler pendampingan berobat warga binaan secara ketat, wawancara ini tidak akan terjadi," kata Eva Yuliana, Rabu (27/5).
Politikus Partai NasDem itu meminta agar Ditjen Pemasyarakatan tidak berkilah. Wawancara ilegal itu terjadi akibat kelalaian petugas.
"Ditjen Pemasyarakatan harus bertanggung jawab atas kejadian ini," ungkap dia.
Baca juga: Wawancara Deddy dengan Siti Fadilah Dipastikan Langgar Prosedur
Ditjen Pemasyarakatan juga harus mengevaluasi prosedur pendampingan berobat narapidana di luar penjara. Kejadian serupa tidak boleh terulang lagi di kemudian hari.
"Dan juga wajib menjelaskan kecerobohan oknum rutan pondok bambu yang mengawasi Ibu Siti Fadillah Supari," ujar dia.
Sebelumnya, Ditjen Pemasyarakatan mengaku kecolongan atas wawancara yang dilakukan youtuber Deddy Corbuzier terhadap terpidana Siti Fadilah Supari di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Petugas lapas tidak bisa mengidentifikasi tamu yang menemui Menteri Kesehatan (Menkes) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
"Petugas lapas tidak sempat bertanya apa kepentingan dan keperluan dari tamu yang masuk ke ruang rawat Siti Fadilah karena menggunakan tutup kepala," kata Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pas Rika Aprianti dalam keterangannya, Selasa (26/5).(OL-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Senin, 29 Juli 2024.
Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai kohabitasi dan perzinaan atau kumpul kebo
KPK minta Kemenkumham mencegah lima orang yang diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan masyarakat adat Sunda dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan kekayaan intelektual budaya mereka.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
KETUA Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengaku remuk melihat kondisi MK saat ini yang makin hari makin dilemahkan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan dukungan partainya atas inisiatif hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Presiden Vladimir Putin menyatakan dalam wawancara bahwa Barat harus menyadari bahwa "tidak mungkin" untuk mengalahkan Rusia di Ukraina.
Buku The Indonesian Next Leader diluncurkann dalam rangkaian acara HUT Ke-54 Media Indonesia pada Kamis (1/2). Berikut adalah tokoh berpotensi jadi pemimpin Indonesia dari klaster akademisi:
Awak pers yang ingin mencari informasi dan wawancara tatap muka dengan pejabat dinas tidak diperbolehkan masuk tanpa ada janji.
Menanggapi surel undangan wawancara bukanlah suatu langkah yang bisa diambil dengan sembarangan, sebab hal tersebut dapat mencerminkan tingkat etika dan ketertarikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved