Presiden belum Setujui Proyek Gedung DPR

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menegaskan Presiden Joko Widodo belum menyetujui pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pernyataan itu sekaligus menepis klaim Ketua DPR Setya Novanto yang menyebutkan Jokowi setuju DPR membangun gedung baru.

"Saya belum pernah mendengar cerita langsung bahwa itu (sudah ada) persetujuan Presiden. Kalau persetujuan kan artinya harus tertulis, ini saya belum mengetahui karena itu belum ada persetujuannya," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Kalla menambahkan, anggaran pembangunan gedung baru belum masuk pos di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun APBN perubahan. "Itu kan kalau namanya izin, tentu harus tertera di APBN. Itu belum ada di APBN," tambahnya.

Sebelumnya, Setya Novanto mengaku telah mendapatkan persetujuan Presiden terkait dengan pembangunan gedung baru. Pada masa sidang ketiga 2014-2015, lanjut Setya, DPR telah membentuk tim kerja pembangunan sejumlah sarana di kompleks parlemen.

Beberapa fasilitas itu, antara lain perpustakaan, museum, pusat penelitian, ruang kerja anggota, dan tenaga ahli DPR RI. "Gedung baru ini nantinya akan menjadi ikon nasional bagi bangsa Indonesia," kata Setya.

Tunggu kajian
Saat ditemui terpisah, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan akhirnya membenarkan pembangunan gedung baru DPR belum disetujui Jokowi. "ACC atau tidak dari Jokowi tentunya juga membutuhkan pertimbangan kementerian dan lembaga terkait," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan gedung baru DPR akan melalui kajian dari tim yang terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemensetneg. "Jika dari hasil kajian ternyata belum dibutuhkan gedung baru, nggak usah dibangun," ucap Taufik.

Namun, politikus Partai Amanat Nasional itu secara pribadi setuju bila gedung baru DPR dibangun. Menurutnya, keselamatan para wakil rakyat dibayang-bayangi ancaman karena kapasitas ru-angan sudah tidak memadai.

"Dulu gedung dibangun awalnya untuk kapasitas 2.000 orang. Saat itu posisi staf ahli pembantu DPR masih satu orang. Sekarang kan staf ahli jumlahnya 5 orang sehingga bertambah jadi 4.000-orang. Kalau sudah menyangkut keselamatan kan sangat penting," bebernya.

Mengenai jumlah, Sekjen DPR Winantuningtyastiti punya hitung-hitungan yang sedikit berbeda. "Dulu Gedung Nusantara I dirancang untuk 450 anggota dan staf, tapi sekarang ada tenaga ahli dan staf admin berjumlah 4.357 orang dan ditambah 560 anggota dewan."

Anggota DPR Fraksi NasDem Patrice Rio Capella melihat, dari sisi ruang kerja bagi anggota dewan memang sudah tidak memadai. Karena itu, diperlukan gedung baru untuk menampung 560 anggota DPR dan para staf mereka. "Ruang anggota seluas 6x7 meter diisi delapan orang. Ketika ada tamu, ruangan menjadi sempit," tandas Patrice.