Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPR Fraksi NasDem, Rachmat Gobel, mengatakan upaya penyusunan omnibus law RUU Cipta Kerja harus lebih luas dari sebatas membuka lapangan kerja. RUU tersebut harus bisa mendorong Indonesia memiliki kemandirian ekonomi, salah satunya melalui penguatan UMKM.
"Jangan hanya kita bicara lapangan kerja, tapi hanya bekerja saja. Tidak ada nilai. Ini yang maksud saya harus dilihat detail, seperti apa yang mau kita bangun dengan omnibus law ini," ujar Gobel, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR tentang RUU Cipta Kerja secara virtual, Selasa, (5/5).
Gobel mengatakan, ke depan melalui RUU Cipta Kerja pembangunan ekonomi harus bisa dilakukan lewat UMKM. Dengan juga menggunakan bahan baku lokal.
"Bahwa jangan sampai kita memberikan seluas-luasnya untuk impor dan akhirnya bergantung. UMKM jangan akhirnya melemahkan daya tahan NKRI, kekuatan negara kita," ujarnya.
Selama ini, dikatakan Gobel, masih banyak pengusaha baik besar atau UMKM yang menggunakan bahan baku impor. Mulai dari garmen hingga mainan anak.
"Ketika berbicara UMKM, bagaimana meningkatkan peran masyarakat UMKM memperkuat NKRI. Bukan sekedar mendorong UMKM yang akhirnya melemahkan posisi kita sendiri," ujarnya.
Ia mengatakan omnibus law harus ditekankan sebagai jalan untuk membuat Indonesia semakin berdaya saing. Bukan hanya semakin mengandalkan investasi atau modal asing.
"Jangan sampai investasi yang diinginkan, malah melemahkan NKRI. Investor asing hanya pelengkap. Bukan yang utama. Ini yang selalu saya ingatkan," ujar Gobel.
Sementara itu, Direktur Institute of Developing Entrepreneurship, Sutrisno Iwantono, mengatakan salah satu hal yang paling penting untuk menopang ekonomi Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan begitu, pelibatan dan upaya penguatan UMKM sangat penting dilakukan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
"UMKM sebenarnya adalah sektor yang paling berkepentingan dengan omnibus law ini. Namun, aspirasi mereka kurang muncul dipermukaan," ujar Sutrisno.
Sutrisno mengatakan, RUU Cipta Kerja dibutuhkan untuk menguatkan UMKM, bukan sebaliknya. Di dalam RUU tersebut nantinya harus ditekankan mengenai kriteria UMKM dengan detail. (OL-4)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
MEMPERINGATI Hari Buruh, ribuan buruh di Batam melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Batam.
PARTAI Buruh memberikan dukungannya terhadap program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu diambil karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Berdasarkan UU Kesehatan yang baru, berbagai peran dan fungsi organisasi profesi yang sebelumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan kini ditiadakan.
Kini RUU tersebut dikurangi menjadi sekitar 300 pasal.
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Adanya UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi dan perizinan yang ditujukan untuk meningkatkan iklim usaha dan daya saing.
Penyusunan Perda RTRW Provinsi Banten dilaksanakan melalui beberapa tahapan dengan mekanisme penetapan sesuai ketentuan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved