KPK dan Bareskrim Akan Beri Rekomendasi Pedoman Munas Golkar

WAKIL Ketua Penyelenggara Munas Golkar Yorrys Raweyai mengatakan pihaknya telah sepakat akan meminta bantuan KPK dan Bareskrim untuk memberikan saran terkait pedoman penyelenggaraan munas yang bersih.

Hal itu dilakukan lantaran sejumlah nama calon ketua umum yang akan berkompetisi sebagian besar dari kalangan pejabat negara.

“Kita sepakat meminta KPK dan Bareskrim untuk memberikan pengarahan tentang bagaimana mekanisme pemilihan yang menurut mereka paling ideal dalam rangka pencegahan (terjadinya korupsi). Karena kebanyakan calon-calon ini kan dari pejabat negara, yakni anggota DPR,” terangnya, Jumat (26/2).

Ia menambahkan sampai saat ini ada sebanyak 18 nama yang sudah meminta izin kepada Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie untuk maju sebagai caketum Golkar.

Untuk diketahui, nama-nama yang sudah beredar yang akan maju menjadi calon ketua umum adalah Ade Komarudin, Setya Novanto, Aziz Syamsuddin, Idrus Marham, Mahyudin, dan Priyo Budi Santoso.

Sebelumnya, dalam rapat pengurus harian Selasa (23/2) malam telah diusulkan nama-nama panitia penyelenggara Munas Golkar. Dalam rapat tersebut diusulkan Ketua Penyelenggaranya adalah Theo Sambuaga beerta dua wakilnya Yorrys Raweyai dan Fadel Muhammad, Ketua Steering Committee (SC) oleh Nurdin Halid dan Sekretarisnya Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua Organizing Committee (OC) Zainuddin Amali dengan Erwin Aksa sebagai sekretarisnya.

Dikatakan Yorrys lebih lanjut, susunan panitia tersebut akan dibawa ke dalam rapat pleno pekan depan. Ia menambahkan susunan tersebut hampir tidak akan berubah saat pengesahannya di dalam rapat pleno nanti. “Hampir pasti tidak ada (perubahan),” tambahnya.

Saat disinggung terkait politik uang dan kampanye hitam jelang munas, Yorrys mengakui hal tersebut memang tidak bisa dilepaskan dalam setiap gelaran Munas.

Kendati demikian, ia menekankan pihaknya telah sepakat bahwa Munas saat ini merupakan momentum bagi Golkar untuk melahirkan generasi baru yang bisa menepis isu-isu tersebut. Untuk itu, lanjutnya, setiap calon ketua umum nantinya harus mampu menyampaikan visi Golkar 2045.

“Bagaimana mewujudkan visi itu? Setiap caketum harus mempunyai strategi apa yang akan dia bangun dalam rangka membangun itu,” jelasnya. (OL-1)