RUU Cipta Kerja Diyakini Pacu Pertumbuhan Ekonomi

OMNIBUS law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dinilai memiliki tujuan menyederhanakan peraturan perizinan. Sejauh ini, birokrasi perizinan di Indonesia masih berliku dan membutuhkan waktu panjang.

"Kelebihan omnibus law, salah satunya menghemat waktu, biaya, memudahkan kesepakatan politik, dan memudahkan harmonisasi," kata CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa dalam keterangan resmi, Kamis (30/4).

Menurut dia, RUU Cipta Kerja juga memiliki arah positif untuk mempercepat investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga regulasi ini nantinya menjanjikan adanya penghematan biaya, memudahkan kesepakatan politik, dan memudahkan harmonisasi.

Baca juga: RUU Cipta Kerja Dibutuhkan tapi Perlu Kehati-hatian

"Arah kebijakannya adalah percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Meski demikian, menurut dia, terdapat kelemahan dalam regulasi itu, yakni multi and deserve subject, yang menyebabkan kelompok kritis dalam parlemen dan masyarakat sulit dan terbatas berkomentar.

RUU serupa atau omnibus law, menurut dia, sudah diterapkan di beberapa negara lain. Perbedaanya bila di Indonesia, sektor yang disentuh cukup luas.

Seperti diketahui, DPR telah membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas RUU Cipta Kerja. Pembahasan RUU ini dilakukan menyusul diterimanya surat presiden (surpres) terkait salah satu klaster omnibus law pada pertengahan Februari 2020.

Namun, saat ini, DPR dan pemerintah sepakat menunda pembahasan rancangan regulasi hingga pandemi covid-19 berlalu. (OL-1)