Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FRAKSI Partai Demokrat di DPR meminta agar pemerintah menunda semua pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja selama pandemi Covid-19.
“Kami tetap meminta pemerintah untuk menunda pembahsan seluruh RUU Cipta Kerja,” kata Anggota Panja RUU Cipta Kerja Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/4).
Sebelumnya, pemerintah bersama DPR bersepakat untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja selama pandemi covid-19.Benny menyarankan, alangkah baiknya pemerintah fokus melakukan penanganan virus tersebut.
“Karena seluruh rakyat Indonesia saat ini masih fokus melawan korona dan juga fokus mencari sembako. Kami masih bersama rakyat berperang melawan covid-19,” tegas Benny.
Baca juga : Isu Ketenagakerjaan Ditunda, Saatnya Sempurnakan RUU Cipta Kerja
Benny mengatakan, Fraksi Demokrat tidak akan berkonsentrasi di dalam pembahasan RUU Ciptaker jika selama pandemi ini masih banyak masyarakat yang resah hingga kelaparan.
“Kami demokrat sungguh tidak bisa konsentrasi dalam membahas RUU ini ketika semakin banyak rakyat yang galau, lapar, resah, dan khawatir dengan masa depannya,” ujar Benny.
Lebih jauh, anggota Komisi III DPR RI ini berharap Presiden Jokowi dapat bersikap tegas dalam menolak kelompok-kelompok yang memaksakan agar RUU Cipta Kerja tetap dibahas.
“Presiden jangan mau disandera, harus berani menolak kelompok-kelompok yang memaksakan kehendaknya agar RUU ini segera dibahas dan disahkan apalagi dengan atas nama membuka lapangan kerja!,” tandas Benny. (OL-7)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
MEMPERINGATI Hari Buruh, ribuan buruh di Batam melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Batam.
PARTAI Buruh memberikan dukungannya terhadap program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu diambil karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Berdasarkan UU Kesehatan yang baru, berbagai peran dan fungsi organisasi profesi yang sebelumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan kini ditiadakan.
Kini RUU tersebut dikurangi menjadi sekitar 300 pasal.
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Adanya UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi dan perizinan yang ditujukan untuk meningkatkan iklim usaha dan daya saing.
Penyusunan Perda RTRW Provinsi Banten dilaksanakan melalui beberapa tahapan dengan mekanisme penetapan sesuai ketentuan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved