Usulan Panitia Munas Golkar Belum Disetujui

USULAN pihak-pihak yang didapuk menjadi panitia Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar belum sepenuhnya disetujui. Usulan kepanitiaan Munas dijadwalkan disetujui, Rabu (24/2), namun ditunda karena Ketua Umum Golkar versi MUnas Bali Aburizal Bakrie tidak hadir dengan alasan sakit.

Kepanitiaan Munas seyognyanya orang yang netral atau tidak berkaitan dengan konflik dua kubu Partai Golkar antara Aburizal (Ical) dengan Agung Laksono. Namun, sejumlah nama yang diusulkan justru merupakan representasi dari kedua kubu tersebut.

Dalam rapat harian pengurus DPP pada Selasa (23/2), diusulkan sejumlah nama untuk menjadi panitia penyelenggara Munas rekonsiliasi. Dari kubu Aburizal, Wakil Ketua Umum Golkar Theo L Sambuaga diusulkan menjadi Ketua Penyelenggara Munas, posisi Steering Committe diisi oleh Ketua DPD I Sulawesi Utara Nurdin Halid.

Nurdin pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Ical pada saat Golkar kisruh dualisme kepengurusan. Sedangkan dari kubu Agung Laksono, Ketua DPD I Jawa Timur Zainudin Amali yang menjadi Organizing Committee.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar munas Bali Idrus Marham menyatakan sejauh ini tidak ada pengurus DPP yang mengkritik nama-nama yang diusulkan menjadi panitia Munas. Menurutnya, pihak yang ditunjuk sudah mencerminkan rekonsiliasi dua kubu.

"Di tingkat kepengurusan sudah sepakat semua, tapi pengambilan keputusannya ada di pleno. Kita sudah buat kesimpulan itu," aku Idrus.

Di sisi lain, usulan kepanitiaan Munas yang diisi dengan formasi seperti adanya Nurdin Halid, yang dipandang dekat dengan Ical, dinilai berpotensi memunculkan divergensi atau perbedaan. Terlebih lagi posisi Nurdin sebagai Steering Committee sangat strategis dan berkaitan dengan kontestasi calon Ketua Umum.

"Seyognyanya yang ditunjuk panitia adalah wajah netral, tidak punya konflik, lebih baik. Tapi apapun keputusannya di rapat pleno. Rapat harian hanya sekedar menampung usulan," tegas Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ahmad Doli Kusuma. (OL-2)