Agama Jangan Jadi Jualan Politik

PEMERINTAH daerah tidak seharusnya mengeluarkan kebijakan yang represif terhadap kelompok-kelompok minoritas. Peran pemerintah daerah justru melakukan pembinaan terhadap kelompok yang diduga keluar dari ajaran agama tertentu serta paham ideologi pancasila.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman menanggapi dugaan bahwa pemerintah daerah melakukan deal-deal dengan kelompok agama mayoritas tertentu mengatasnamakan agama. "Ini harus diluruskan dengan model melakukan komunikasi," katanya, Rabu (24/2).

Rambe menilai wajar jika pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan apabila ada kelompok yang berpotensi mengganggu keutuhan berbangsa dan bernegara atau menodai prinsip agama. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan mediasi dan koordinasi.

"Ini cara pendekatan yang dilakukan. Pemerintah melakukan mediasi, ulama ada, ulama juga ikut memberikan kejelasan tentang ajaran seperti itu," imbuh dia. (OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Widhoroso