Presiden Minta Program Sosial Dipercepat

PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk segera menerapkan program jaring pengaman sosial (social safety net) sebagai mitigasi dampak ekonomi dari pandemi covid-19, khususnya pemberian stimulus bagi pekerja informal yang telah mengalami penurunan penghasilan.

“Saya melihat arus mudik dipercepat bukan karena faktor budaya, tapi terpaksa. Banyak pekerja informal di Jabo­detabek terpaksa pulang kampung karena penghasilan mereka menurun sangat drastis atau bahkan hilang. Tidak ada pendapatan sama sekali akibat diterapkan kebijakan tanggap darurat, berkerja dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah di rumah,” ujar Presiden Jokowi dalam ra­pat terbatas mengenai antisi­pasi mudik Lebaran melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Jokowi menyebut sedikitnya 14 ribu orang telah mudik dini dari Ibu Kota ke berbagai daerah selama delapan hari terakhir.

Pergerakan arus mudik dini tersebut terjadi sejak Jakarta me­netapkan status tanggap da­rurat. Belasan ribu warga itu mudik menggunakan arma­da bus antarprovinsi dari Jabode­tabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

Jumlah 14 ribu pemudik tersebut, imbuh Jokowi, belum termasuk arus mudik dini yang menggunakan transportasi massal lain, seperti kereta api, kapal laut, angkutan udara, ataupun mobil pribadi.

Presiden menuturkan arus mudik dini dari Ibu Kota yang didominasi pekerja informal harus dicegah untuk menutup peluang meluasnya penyebaran covid-19.

“Karena itu, saya minta percepatan program jaring pengaman sosial yang memberikan ­perlindungan sosial di ­sektor informal dan para ­pekerja ­harian, maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro, usaha kecil, betul-betul segera dilaksanakan di lapangan sehingga para pekerja informal, buruh harian, pedagang asongan, semua bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Restrukturisasi kredit

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) meliputi Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN mendukung kebijakan restrukturisasi kredit untuk menyelamatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi covid-19.

“Tiap-tiap bank anggota Himbara telah menyusun kebijakan internal dan siap mengimplementasikan stimulus dari OJK tersebut,” ujar Ketua Himbara, Sunarso, dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Dalam pelaksanaan teknis, kata dia, tiap anggota Himbara akan menilai nasabah guna menentukan siapa yang membutuhkan restrukturisasi berat, sedang, ringan, ataupun tidak memerlukan restrukturisasi sama sekali.

“Tegasnya, ialah kewenangan dan kompetensi bank untuk menentukan mana yang perlu restrukturisasi dan mana yang tidak perlu,” jelas Sunarso.

Ia menambahkan, debitur yang layak mendapatkan restrukturisasi ialah pelaku UMKM yang terdampak penyebaran virus korona baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Menurut Sunarso, Himbara akan menjalankan berbagai skema restrukturisasi bagi debitur UMKM agar roda perekonomian tetap bergerak.

“Antara lain berupa penurunan suku bunga pinjaman, perpanjangan jangka waktu, pengaturan kembali jadwal angsuran pokok dan/atau bunga, serta pemberian keringanan tunggakan bunga sesuai dengan kondisi debitur,” tuturnya.

Dia mengatakan debitur juga diwajibkan mengajukan per­mohonan restrukturisasi kepada bank tempat pengajuan kredit.

“Pada akhirnya bank akan menentukan bentuk restrukturisasi debitur sesuai dengan kondisi usaha debitur,” pungkas Sunarso. (Mir/X-10)