Kepala Daerah Harus Taat Aturan Mutasi Pejabat

KEMENDAGRI mencium politik balas jasa dan balas dendam kepala daerah terpilih. Mereka menempatkan orang dekat dalam posisi pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan menyingkirkan birokrat yang tidak mendukung mereka saat pilkada.

"Saya membaca situasi ini, sudah ada yang ancang-ancang membuat kabinet baru. Indikasinya hampir merata di seluruh provinsi," ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono, kemarin.

Dia mengimbau para kepala daerah agar menaati aturan. Menurut Pasal 162 UU Pilkada, kepala daerah tidak boleh mengganti pejabat selama enam bulan setelah dilantik. Untuk menegaskannya, Mendagri akan segera menerbitkan surat edaran (SE).

Menurut dia, selain melarang penggantian pejabat sebelum enam bulan, SE itu mengatur kepala daerah untuk mengembalikan uang negara jika nekat mengganti pejabat dengan orang dekat.

"Seluruh mutasi yang dilakukan sebelum enam bulan dianggap tidak sah dan seluruh pengeluaran tunjangan (bagi pejabat yang menggantikan) selama proses itu dianggap kerugian negara. Nanti diperiksa BPK, misal Rp2 juta yang sudah dikeluarkan untuk membayar sebuah posisi yang tidak sah, namanya korupsi," jelasnya.

Dalam pengawasan, Kemendagri akan memaksimalkan inspektorat daerah. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga melakukan supervisi.

Senada, Wakil Ketua KASN Irham Dilmy mewanti-wanti kepala daerah agar tidak bermain-main. Selain aturan UU Pilkada, Pasal 116 UU Aparatur Sipil Negara menegaskan pejabat pembina kepegawaian (kepala daerah) tidak boleh mengganti pejabat pemimpin tinggi sebelum dua tahun, kecuali berkinerja sangat buruk.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengapresiasi rencana SE mendagri. Ia justru menilai penggantian pejabat bukan karena niat kepala daerah, melainkan tekanan dari tim sukses.(Nyu/X-5)