Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM memberikan remisi khusus (RK) kepada 1.152 atau sekitar dua pertiga dari 1.785 narapidana (napi) ber agama Hindu di seluruh Indonesia, kemarin. Remisi itu terkait dengan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1942.
“Sebanyak 1.151 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian, dengan rincian 294 orang menerima remisi 15 hari, 755 narapidana mendapat remisi 1 bulan, 84 narapidana memperoleh remisi 1 bulan 15 hari, dan 2 bulan remisi untuk 18 narapidana. Sementara itu, 1 orang menerima RK II atau langsung bebas seusai menerima remisi 15 hari,” papar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nugroho dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di Jakarta.
Nugroho menegaskan remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Misalnya,
telah menjalani pidana minimal enam bulan, tidak terdaftar pada register F, serta turut aktif mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan (LP) atau rumah tahanan (rutan).
“Remisi yang diberikan diharapkan dapat memotivasi narapidana untuk mencapai penyadaran diri yang tecermin dari sikap dan perilaku sehari-hari. Pemberian remisi juga merupakan wujud negara hadir untuk memberikan perhatian dan penghargaan bagi narapidana untuk selalu berintegritas, berkelakuan baik selama menjalani pidana, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditentukan,” tutur Nurgoho.
Ia memastikan di tengah pandemi covid-19 hak-hak warga binaan pemasyarakatan, seperti pemberian remisi, hak integrasi, layanan kunjungan daring, dan layanan kesehatan tetap dilayani. Beberapa unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan tengah disiapkan sebagai rujukan isolasi mandiri apabila terdapat tahanan dan narapidana menyandang status orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).
Fasilitas itu kini telah ada di LPKA Medan, LP Pemuda Tangerang, LP Salemba, LP Wirogunan, LP Purwokerto, Rutan Perempuan Bandung, dan LP Porong. “Wilayah lainnya akan mengusulkan UPT pemasyarakatan yang dapat menjadi rujukan isolasi mandiri,” imbuh Nugroho.
Berdasarkan data Smslas.ditjenpas.go.id per 21 Maret 2020, jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai 272.050 orang dengan rincian napi 206.086 orang, sedangkan tahanan 65.964 orang.
Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Junaedi, menjelaskan pemberian remisi Hari Raya Nyepi 2020 sekaligus menghemat anggaran makan narapidana sebanyak Rp542.865.000.
Narapidana terbanyak mendapat RK Hari Raya Nyepi 2020 berasal dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum dan HAM Bali. (Cah/P-2)
Salah satu kegiatan adal edukasi kesehatan mental kepada remaja, Karang Taruna di dusun Kedulan, kemudian dilanjut Saka Yoga Festival dan malam hari dilaksanakan piodalan di Candi Kedulan.
Selama perayaan Hari Suci Nyepi di Bali, umat Hindu dan Muslim membangun dialog antaragama yang menunjukkan toleransi dan penghormatan.
UNTUK meningkatkan kreativitas di kalangan kaum muda untuk berkarya, Lomba Ogoh-ogoh Mini dan Tapel/Topeng, digelar di Bali, Sabtu (16/3).
Berdasarkan data DLHK Kota Denpasar, peningkatan volume sampah pascarangkaian Hari Suci Nyepi tercatat meningkat 70-80 ton sehingga menjadi 940 ton dibandingkan hari biasa.
Menumbuhkembangkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antarsesama manusia merupakan sebuah kewajiban dalam proses berbangsa dan bernegara.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946 merupakan momentum penting
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Senin, 29 Juli 2024.
Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai kohabitasi dan perzinaan atau kumpul kebo
KPK minta Kemenkumham mencegah lima orang yang diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan masyarakat adat Sunda dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan kekayaan intelektual budaya mereka.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved