Tiga Dokumen Modal Berdikari Asia-Afrika

BEBERAPA kali aplaus menggema di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, kemarin, saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam penutupan peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika.

Pidato Jokowi diakhiri dengan penandatanganan tiga dokumen, yaitu Bandung Message (Pesan Bandung), Penguatan Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika (NAASP), dan Deklarasi Palestina.

Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai tiga dokumen itu menjadi awal bagus untuk membuat negara-negara berkembang dan terbelakang di dua benua tersebut lebih berdikari.

Yang harus diperhatikan ke depan, kata Din, ialah implementasi tiga keputusan tersebut yang pastinya akan mendapat banyak tantangan.

"Walaupun tidak semua negara Asia-Afrika ada di selatan, dalam pengertian kerja sama negara-negara berkembang dan terbelakang mutlak perlu ditingkatkan dengan tidak terlalu mengandalkan bantuan negara-negara maju," ujar Din saat dihubungi, tadi malam.

Menurut Din, selama ini negara maju tidak sepenuhnya menunjukkan sikap positif terhadap kesejahteraan dunia. Dalam pidato, Jokowi mengajak untuk menciptakan tatanan global, tidak cukup dengan perjuangan politik, tetapi juga diperlukan kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan di antara negara-negara Asia-Afrika.

Ekonomi yang membaik, lanjutnya, bakal menjadi modal untuk jadi negara yang diperhitungkan dunia. Presiden juga mengakui Indonesia belum terbebas dari kemiskinan.

Dalam penutupan perhelatan akbar tersebut, Pesan Bandung atau Bandung Message pun ditandatangani oleh perwakilan Asia, Presiden China Xi Jinping, perwakilan Afrika, Raja Mswati III dari Swaziland, dan Joko Widodo selaku tuan rumah.

Di kesempatan yang sama, Wakil Presiden Venezuela Jorge Arreaza mengajak negara-negara Asia dan Afrika untuk terus kompak melawan ketidakadilan global.

Sudah usang
Terkait dengan kritik Presiden Jokowi soal Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (ADB), Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto berpendapat itu sebagai sikap usang. "Tidak senada dengan implementasi kebijakan yang ada," ujar Yenny di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi utang Indonesia pada periode Februari 2015 sebesar US$298,9 miliar atau sekitar Rp3.744,79 triliun. Padahal, menurut Yenny, pada November 2014 posisi utang masih di kisaran Rp2.800 triliun.

"Ada (sekitar) Rp1.000 triliun dalam jangka waktu hampir 4-5 bulan. Kan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kemarin di pidatonya," tuturnya.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati melihat 60 tahun KAA momentum yang baik. "Afrika mulai tumbuh, beberapa tahun terakhir ada yang sampai double digit," terang Enny. (Xan/Fox/Wib/Fat/X-6)