Awasi Aksi Balas Dendam Kepala Daerah

APARATUR sipil negara (ASN) kerap menjadi fasilisator dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), khususnya bagi calon petahana. Dengan kewenangan dan posisi yang dimiliki, ASN dapat melakukan banyak hal yang menguntungkan petahana.

"Biasanya petahana meminta ASN yang loyal kepada mereka untuk me-nyediakan sejumlah fasilitas demi membantu pergerakan tim sukses di lapangan," ungkap Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Wahyu Agung Permana, dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.

Melalui kewenangan yang dimiliki, pejabat bisa mengintervensi penggunaan dana proyek dari APBD yang sedang berlangsung. Modus itu juga masuk ke jaringan fungsional, seperti pengajar, tenaga kesehatan, lurah, dan camat.

Pendapat senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi ASN, Irham Dilmy. Walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sudah mengatur larangan, indikasi keterlibatan ASN hampir merata di setiap daerah yang melaksanakan pilkada. "Ini terjadi kerena birokrat di daerah tidak memahami aturan tentang mutasi dan pergantian pegawai.

"Dia menjelaskan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada jelas menyebutkan gubernur, bupati, atau wali kota dilarang mengganti pejabat di lingkungan pemerin-tah provinsi atau kabupaten/kota selama enam bulan terhitung sejak dilantik. Beleid itu juga mengatur pejabat daerah tidak boleh diganti sebelum menjabat selama dua tahun, kecuali karena kinerja mereka luar biasa buruk.

Namun, pengalaman selama ini berkata lain. Kepala daerah, kata Irham, rata-rata punya dua program awal, yakni 'balas jasa' dan 'balas dendam'. Praktik balas jasa diberikan kepada orang-orang yang sudah membantu kepala daerah mencapai posisinya, sedangkan program balas dendam dilakukan kepada pejabat yang tidak mau memihak.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, meminta ASN melawan jika berhadapan dengan situasi itu.