Golkar bakal Terapkan Sistem Gugur

CALON Ketua Umum Partai Golkar akan dinyatakan gugur bila terbukti melakukan upaya politik uang. Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) untuk menanggapi isu dugaan pemberian uang kepada pengurus daerah di Sulawesi Utara oleh salah satu bakal calon Ketua Umum Golkar.

"Money politics hanya bisa diku-rangi kalau kita buat peraturan jelas bahwa calon akan diskualifikasi jika terbukti melakukannya," tegas Ical pada rapat silaturahim dengan barisan muda, pimpinan ormas, serta sayap partai di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (19/2).

Ical berharap pemilihan ketua umum bisa berjalan tanpa diwarnai praktik transaksional walaupun ia mengakui praktik itu sulit dibuktikan. Karena itu, dia meminta DPP selaku penyelenggara munas agar membuat aturan yang ketat sehingga calon yang melakukan politik uang langsung didiskualifikasi. "Saya kira perlu dibuat suatu peraturan tegas soal itu," imbuhnya.

Berkaitan dugaan politik uang, pelaksana tugas Ketua DPD I Golkar Sulawesi Utara, Nurdin Halid, melontarkan adanya laporan dari daerah terkait dengan pemberian uang S$10.000 dari salah satu bakal calon.

Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono menganggap jual beli suara dalam pemilihan ketum dapat merusak citra partai. Ia pun mendorong adanya pelibatan penegak hukum untuk memonitor peredaran uang selama munas. "Makanya saya min-ta KPK awasi," tandasnya.

Salah satu kandidat calon ketum, Mahyudin, meminta Nurdin membuka nama pelaku politik uang itu. "Tidak semua pengurus partai bisa dibeli dengan uang. Mereka punya idealisme. Pak Nurdin buka saja pi-hak mana yang dimaksud agar tidak menjadi fitnah," paparnya. Menjelang munas, ada sejumlah bakal calon yang mulai turun ke daerah, di antaranya Ade Koma-rudin, Aziz Syamsuddin, Setya No-vanto, Syahrul Yasin Limpo, dan Mahyudin.

Mahyudin telah menyambangi sejumlah pengurus Golkar di Kalimantan. Ia juga akan menyambangi Sulawesi Utara dan daerah Indonesia Timur, pekan depan. Dia pun setuju dengan usulan mendiskualifikasi calon yang terbukti memberikan uang kepada pengurus daerah.

"Panitia munas punya otoritas penuh bisa menggugurkan calon, asalkan punya bukti jelas, bukan bukti yang dicari-cari," cetusnya. Di sisi lain, salah satu anggota tim sukses Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, mengatakan telah menghimpun dukungan di Sumatra Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.