Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MASYARAKAT dan negara mayoritas muslim akan menilik Indonesia sebagai model pemerintahan demokratis dan menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Bekerjanya hukum sosial selalu mungkin untuk memaksa 50 negara muslim hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan.
Demikian paparan Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny Januar Ali, saat meluncurkan buku virtual bertajuk Jalan Demokrasi dan Kebebasan untuk Dunia Muslim: Indonesia sebagai Model. Buku yang disebarkan gratis itu merupakan buah renungannya selama 30 tahun.
Itu dimulai sejak ia menjadi aktivis mahasiswa era 1980-an, mendalami ilmu politik tingkat PhD di Amerika Serikat pada 2000-an, dan berbagai penelitiannya perihal perkembangan kekinian.
"Perubahan mendasar dunia akan terjadi jika mayoritas dari 50 negara muslim hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan. Indonesia dapat menjadi model, walau harus terus berevolusi menuju demokrasi yang penuh," katanya melalui keterangan resmi yang diterima, kemarin.
Menurut dia, potensi besar akan terjadi dari mayoritas 50 negara muslim dengan berbondong-bondong atau berangsur-angsur hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan. Hal itu sangat mungkin terjadi meskipun saat ini, menurut data Democracy Index 2019, dari 50 negara mayoritas muslim, 60% menerapkan politik otoriter.
Yang menerapkan full democracy, imbuhnya, tak ada sama sekali alias 0% dan hanya tiga negara muslim, termasuk Indonesia, yang menerapkan demokrasi setengah matang. "Jawabnya atas perubahan itu tak hanya mungkin, tapi harus. Itu mungkin terjadi karena sistem yang tumbuh di suatu negara ialah anak kandung dari dinamika politik, ekonomi, dan budaya," jelasnya.
Selama 5.000 tahun peradaban, tuturnya, hanya satu yang tak berubah, yakni perubahan itu sendiri. Dengan kondisi saat ini dan perubahan ke depan, imbuhnya, negara muslim akan dipengaruhi hukum sosial. "Bekerjanya hukum sosial selalu mungkin memaksa 50 negara muslim hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan."
Lebih dari mungkin lagi, kata Denny, mayoritas 50 negara muslim harus memeluk demokrasi dan kebebasan. Selalu lahir para pemimpin, pejuang, dan pahlawan yang menginginkan lebih. Pew Research Center, lembaga peneliti berpusat di Amerika Serikat, menyatakan mulai 2070 nanti, penduduk muslim akan menjadi terbanyak di dunia.
"Hadirnya negara muslim yang bebas dan demokratis, atau yang sebaliknya, akan memengaruhi dunia nyaman atau bergolak. Apalagi, saat itu muslim menjadi populasi paling banyak," paparnya. (Cah/P-3)
Meskipun telah banyak inisiatif gerakan, masyarakat Muslim di Indonesia secara umum masih banyak yang tidak tahu, tidak setuju semangat Green Islam.
Dengan berkurban, umat Islam dapat memperkuat komitmennya dalam menjalankan ajaran agama dengan penuh keikhlasan dan kontribusi nyata terhadap masyarakat.
Esensi Idul Adha tidak hanya terletak pada penyembelihan hewan kurban, tetapi juga pada nilai ketulusan dan ketakwaan yang mendasari tindakan tersebut.
PT Pos Indonesia (PosIND) bersama Treetan meluncurkan PosPay untuk menjawab kebutuhan umat Islam akan ibadah umrah dan wisata halal.
Gelaran bertajuk Pesta UMKM Muslim itu menghadirkan sebanyak 80 brands dengan 105 booth dari beragam kategori bisnis.
Kantor Pariwisata Pemerintah Macao (Macao Government Tourism Office/MGTO) akan menyelenggarakan acara promosi wisata berskala besar tepatnya pada 9 Mei-12 Mei 2024.
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) mencatat mayoritas warga tak ingin Edy Rahmayadi kembali maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024.
PENGAMAT politik M Qodari, mengatakan peluang kemenangan Ketum PSI Kaesang Pangarep dalam pencalonan sebagai kepala daerah lebih besar di Pilkada Jawa Tengah.
Rata-rata selisih quick count Poltracking hanya 0.10% dari hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sejumlah konsultan politik yang sempat lantang menyuarakan pemakzulan Presiden Jokowi kini digandeng Partai Golkar dalam rangka persiapan menghadapi pilkada 202
PEMILIHAN presiden (Pilpres) 2024 menjadi labolatorium untuk membuktikan sekali lagi bahwa suara 204 juta pemilih bisa diketahui secara akurat hanya dengan 1.200 responden.
DIREKTUR Eksekutif Lembaga Survei Politika Research and Consulting (PRC) Rio Prayogo, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan lembaga survei yang terdaftar perlu buka-bukaan data
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved