Soal DPD, Presiden Taat Pada Konstitusi

TERKAIT wacana pembubaran DPD, Presiden Joko Widodo pada prinsipnya selalu mengacu kepada konstitusi. Jika tidak sesuai dengan konstitusi, Presiden akan menolak rencana tersebut.

"Presiden tentu selalu mengacu kepada konstitusi. Apa yang disampaikan oleh konstitusi, itu yang dijalankan oleh Presiden. Kalau tujuannya untuk membubarkan DPD itu tidak sesuai dengan konstitusi, jelas itu ditolak," ujar Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP di Istana Merdeka, Rabu (17/2).

Lebih lanjut, kata Johan, keputusan untuk pembubaran DPD itu berdasarkan kolektif dengan pihak DPR. Wacana pembubaran DPD bila dilakukan terkait dengan amandemen UUD 1945 yang memiliki mekanisme yang ketat.

Terkait dengan perubahan UUD 1945, Pasal 37 UUD 1945 ayat 1 menyatakan, usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Kemudian di ayat 3, untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.

Selanjutnya di ayat 4, putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetjuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR.

"Suara ini tidak hanya di Presiden saja, tetapi juga ada di DPR sebagai pembuat Undang-Undang. Sikap presiden ya seusai konstitusi aja," pungkasnya. (OL-2)