Pemerintah Belum Berencana Kurangi Negara Bebas Visa

PEMERINTAH belum akan mengurangi jumlah negara yang masuk dalam kebijakan bebas visa dalam waktu dekat. Meskipun kebijakan tersebut menuai kritik sebab dikhatirkan menjadi celah masuknya pelaku teror ke Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah akan terlebih dahulu melihat efektifitas kebijakan bebas visa yang sudah dicanangkan.

"Ya kita lihat lah pengalaman selama enam bulan, setahun terakhir dulu apa akibatnya," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/2).

JK menjelaskam, sejatinya kebijakan bebas visa mempunyai keuntungan dan kerugian. Di antaranya orang akan lebih mudah datang ke Indonesia untuk melakukan kegiatan bisnis ataupun berwisata.

Ia mencontohkan seperti Malaysia dan Thailand yang memberikan bebas visa hampir ke 100 negara. Negara-negara tersebut mendapatkan keuntungan dari jumlah wisatawan mancanegara yang mengalami lonjakan signifikan. Hal ini berhubungan dengan tambahan devisa negara.

Di sisi lain, kemudahan warga negara asing masuk ke Indonesia juga memunculkan resiko masuknya pelaku teror. Menurut JK, di titik ini perlu dicarikan keseimbangan seperti melakukan peningkatan keamanan dan pemeriksaan yang ketat di keimigrasian.

"Ya kita seimbangkanlah tapi disamping itu kalau soal teroris dimanapun kalau mau masuk, lewat jalan belakang ataupun formal tetap bisa. Di negara-negara yang ketat saja, Amerika, Australia itu bisa terjadi. Jadi memang harus berhati-hati tapi juga kita ingin membuka lebih luas kunjungan ke indonesia," tuturnya. (OL-2)