Pemilihan Ketum Golkar Rawan Politik Uang

MUSYAWARAH Nasional (Munas) Partai Golkar mendatang diharapkan berlangsung demokratis dan berkeadilan termasuk dalam pemilihan calon ketua umum. Salah satu prasyarat seorang kader dapat mencalonkan diri sebagai ketua umum adalah mendapat dukungan suara minimal 30% dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) I dan II secara tertulis.

Namun pemberian dukungan semacam itu bisa menimbulkan potensi politik uang demi mendapatkan suara DPD paling banyak. "Ada gagasan syarat tersebut diturunkan atau menghilangkan aturan harus ada dukungan secara tertulis dari pengurus daerah. Tapi harus mengubah aturan dasar dan aturan rumah tangga (AD/ART)," kata fungsionaris DPP Partai Golkar bidang Organisasi Agun Gunanjar Sudarsa di Jakarta, kemarin.

Agar Munas menjadi ajang pertarungan yang adil bagi calon ketua umum, Agun mengusulkan ada perubahan ketentuan dalam mekanisme tahap pencalonan dengan memperbolehkan DPD memilih lebih dari satu calon. Pada Munas mendatang, DPD Partai Golkar sebagai pemegang hak suara berjumlah 533.

"Dengan demikian terbuka peluang bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri," imbuh dia.

Selain tata tertib, hal lain yang harus diperhatikan adalah pembentukan kepanitiaan. Ketua DPP Partai Golkar Airlangga Hertanto yang juga merupakan calon potensi di bursa Ketum Golkar mengatakan rekonsiliatif merupakan prinsip dasar Munas, seyogyanya tokoh yang ditunjuk sebagai panitia Munas harus netral.

"Steering Committee dan Organization Commitee yang ditunjuk DPP sebagai penyelenggara Munas bukanlah tim sukses dari calon ketua umum," ujarnya.

Pendapat itu diamini Agun. Menurutnya, semua pihak berharap munas yang demokratis dan tidak menyisakan persoalan dengan kata lain mampu mengakomodir keinginan semua pihak. Karena itu, pembahasan kepanitiaan, kepesertaan, tata tertib, agenda materi, dan teknis dukungan harus dipikirkan secara matang. (OL-2)