Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLEMIK Eks WNI di Islamic State, berikut wawancara Media Indonesia dengan Pengamat Terorisme, Noorhaidi Hasan:
APA tanggapan Anda terkait dengan wacana pemerintah untuk memulangkan anak-anak kombatan IS eks WNI?
Pada dasarnya kami tidak keberatan dengan wacana yang digulirkan pemerintah tersebut. Kita melihat anak-anak tersebut belum mengetahui alasan mereka ikut orangtua mereka dalam mendukung gerakan teroris di Timur Tengah itu. Anak-anak itu kan ke sana bukan atas pilihan mereka. Orangtua anak-anak itu yang harus bertanggung jawab akan masa depan anak-anak mereka.
Menurut Anda, apa dasar pemerintah menerima anak-anak tersebut untuk kembali ke Tanah Air?
Alasannya tentu kemanusiaan. Kalau dasarnya itu tentu kita semua dukung karena anak-anak itu harus punya masa depan yang jelas.
Lantas apa jaminan anak-anak tersebut tidak membalas dendam jika orangtua mereka tidak diperbolehkan kembali ke Indonesia?
Pemerintah tentunya harus segera menyiapkan program deradikalisasi kepada anak-anak yang dianggap sudah terpapar ideologi teroris tersebut. Program itu tentunya harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu untuk memastikan anak-anak itu terbebas dari ideologi yang dianut para teroris. Ini harus dilakukan pemerintah dengan serius dan kontinu, tidak hanya saat-saat tertentu.
Maksudnya?
Ya, artinya tidak baru dipikirkan ketika ada kejadian seperti sekarang ini, tetapi progran deradikalisasi harus berlangsung secara berkesinambungan dengan cara yang efektif dan efisien.
Mungkinkah anak-anak itu bisa disadarkan kembali?
Walaupun sangat rentan, pada dasarnya anak-anak lebih mudah diberi pemahaman karena pengalaman mereka masih terbatas. Ini berbeda dengan orangtua mereka yang sudah mendapatkan indoktrinasi ataupun pengalaman atas ideologi yang dianut. Sekali lagi, di sini peran pemerintah dalam melakukan deradikalisasi sangat menentukan.
Bagaimana meyakinkan publik bahwa program deradikalisasi terhadap anak-anak bisa diterapkan?
Sebenarnya ini kan bukan kasus pertama. Kita sudah melihat ada sejumlah mantan teroris yang sebelumnya sangat radikal, bisa kembali hidup normal di tengah masyarakat. Jadi, kita harus optimistis.
Berarti Anda sangat mendukung rencana pemulangan anak-anak itu?
Seperti yang sudah saya katakan di atas, demi pertimbangan kemanusiaan kita wajib mendukung. (Che/P-3)
KEMENTERIAN Kesehatan mengungkapkan rasa syukurnya karena polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Prof. Budi Santoso selesai.
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan bahwa keterbatasan alokasi anggaran daerah menjadi salah satu penyebab polemik KJMU.
Polemik sempat terjadi ketika insiden bendera negara peserta, termasuk Indonesia, yang dikibarkan terbalik ketika latihan seremoni pembukaan pekan lalu.
Surat Kemendagri dan Pj Gubernur Papua Tengah sangat jelas yaitu membatalkan SK mutasi yang dikeluarkan dan mengembalikan ASN yang dimutasi pada jabatan semula.
Biaya pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP), menjadi lebih mahal dan lebih sulit untuk diperoleh karena dimonopoli satu organisasi.
Substansi RUU Kesehatan berpotensi menghilangkan sistem yang mulai terbangun dengan didukung beberapa undang-undang yang masih relevan misalnya UU No. 38 tahun 2014.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved