Perlu Ada Pemetaan Kebutuhan ASN di Daerah

ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi, mengatakan bahwa perlu dibuat peta kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh pemerintah di setiap daerah. Hal itu untuk mencegah adanya kelebihan atau kekurangan jumlah ASN.

"Selama ini proses peneimaan CPNS dan PPPK itu belum memenuhi prinsip kebutuhan daerah. Jauh dari harapan ketepatan kebutuhan daerah," ujar Arwani, di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/2).

Baca juga: Dasco: Sesuai UU 12/2006, Eks IS Otomatis Kehilangan Status WNI

Arwani mengatakan setiap tahun jumlah pegawai yang diterima kerap tidak sesuai dengan kebutuhan, baik kelebihan atau kekurangan. Hal itu membuat pola ASN di daerah kerap tidak teratur.

"Itulah kami ingin agar dalam waktu dekat daerah itu membuat road map penerimaan CPNS dan PPPK termasuk formasi dan jumlah kebutuhannya," ujar Arwani.

Dengan begitu, pemerintah daerah bisa bekerja lebih efektif dan tidak terlalu membebani APBD.

"Kita juga menyoroti bahwa selama ini pemberitahuan soal penerimaan CPNS itu selalu setelah penetapan APBD di daerah. Sehingga terkait penganggaran itu juga tidak terlaksana dengan baik," ujar Arwani.

Baca juga: PDIP Tanyakan Komitmen Gibran di Pilwalkot Solo

Jadi nantinya, pemerintah daerah harus memproyeksikan kebutuhan ASN untuk dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Koordinasi menjadi salah satu hal yang juga harus terus diperbaiki.

"Soal lambannya penyelesaian kasus tenaga honorer K2 yang telah diterima sebagai PPPK, semoga dapat segera diangkat dan dipermudah prosesnya," ujar Arwani. (OL-6)