Jokowi Desak Reformasi PBB

PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menunjukkan kapasitas kepemimpinan di panggung internasional. Sehari setelah menyerukan agar penjajahan di Palestina diakhiri, Jokowi mengkritik keras Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam pidato pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika, di Jakarta Convention Centre, kemarin, Presiden menilai PBB tidak adil dalam memberi peluang kemerdekaan kepada semua negara. Palestina, misalnya.

Lembaga keuangan global pun hanya dikendalikan sebagian kecil negara makmur. Ketimpangan ekonomi menyebar. Karena itu, Jokowi mendesak reformasi PBB.

"Kita bangsa-bangsa di Asia-Afrika mendesak. Mendesak reformasi PBB agar berfungsi secara optimal sebagai badan dunia yang mengutamakan keadilan bagi kita semua, bagi semua bangsa," tegas Jokowi.

Fungsi PBB yang belum optimal itu, lanjut Presiden, ialah dalam hal mengakhiri konflik Palestina. Dunia, katanya, tak berdaya menyelesaikan konflik di negeri jajahan Israel itu.

"Kita tidak boleh berpaling dari penderitaan rakyat Palestina. Kita harus terus berjuang bersama mereka. Kita harus mendukung lahirnya sebuah negara Palestina yang merdeka!" Tepuk tangan para delegasi pun membahana.

Seruan Jokowi direspons positif pemimpin dunia.

Dalam pertemuan bilateral dengan Jokowi, PM Jepang Shinzo Abe menyatakan mendukung langkah reformasi badan yang berpusat di New York, AS, itu.

"Jepang sepakat reformasi PBB diperlukan," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang mendampingi Presiden dalam pertemuan itu.

Di samping itu, lanjut Andi, Jepang dan Indonesia sepakat membahas lebih jauh kerja sama Selatan-Selatan untuk meningkatkan stabilitas serta kesejahteraan Asia-Afrika.

Presiden Zimbabwe Robert Mugabe pun menyerukan pentingnya keseimbangan PBB demi terwujudnya tatanan dunia berkeadilan.

Perluasan

Perluasan keanggotaan Dewan Keamanan (DK) PBB dilaporkan menjadi 'bola panas' di meja diskusi KTT Asia Afrika. Perluasan ini dianggap sebagai salah satu pintu masuk reformasi di tubuh PBB.

Indonesia dan sejumlah negara Asia-Afrika mendukung usulan penambahan anggota DK PBB ini. Bahkan, menurut Menlu RI Retno LP Marsudi, aksi saling dukung untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB terjadi. Salah satunya saat Indonesia dan Mongolia menyatakan saling mendukung untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB.

Saling dukung juga berlangsung antara Indonesia dan Swedia. Menlu Swedia Margot Wallstrom mengatakan kedua negara sepakat saling mendukung untuk mendapatkan posisi anggota tidak tetap DK PBB.

Dukungan untuk Indonesia menjadi DK PBB juga datang dari Nepal. Utusan Khusus Pemerintah Thailand, Kobsak Chutikul, memandang lima pemegang veto di DK PBB, yaitu Inggris, Prancis, Rusia, AS, dan Tiongkok, sudah tidak mewakili kepentingan semua bangsa. Karena itu, semestinya direformasi.

(Fox/Pra/Hym/Nov/X-7)