Deradikalisasi masih Alami Kendala

DEPUTI Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Hendri Paruhuman Lubis mengatakan program deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme dan radikalisme tidak mudah. Kendalanya ada terpidana yang tidak mau mengikuti program itu.

"Tidak semua mereka yang ada di lembaga pemasyarakatan (LP) mau. Bahkan sampai keluar dari penjara, ada yang tidak ikut," ujarnya di Kantor BNPT, Jakarta, kemarin.

Kepala BNPT Suhardi Alius menambahkan, tidak semua LP mampu menampung narapidana itu sehingga diperlukan bantuan pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah belum memutuskan boleh-tidaknya WNI yang diduga menjadi foreign terorist fighter (FTF) seperti Islamic State di Suriah dan Irak kembali ke Indonesia.

Ia memperkirakan sekitar 600 WNI diduga terlibat dalam FTF. "Itu masih relatif kecil jika dibanding dengan warga negara lain yang terlibat dengan IS. Jadi, masih bisa kita kontrol," kata Suhardi.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, menilai wacana pemulangan mantan anggota IS secara psikologis akan mengganggu iklim usaha dan investasi. "Untuk menarik investor, selain kemudahan regulasi dan insentif, kita juga harus mampu memberi jaminan keamanan dan kenyamanan," ungkapnya.

Sumber: BNPT

Sementara itu, Direktur Riset Setara Institut, Halili, meminta Presiden Jokowi mengedepankan sisi kemanusiaan  dan segera memulangkan anak-anak asal Indonesia yang masih di Irak. Pihaknya mengusulkan agar Indonesia memprakarsai kesepakatan internasional dalam penanganan nasib eks anggota, kombatan, dan simpatisan IS. (Ind/Des/Cah/Hnr/Rif/FU/Bay/AT/HT/X-11)