Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Arab Saudi membuka peluang meningkatkan jumlah kuota haji asal Indonesia. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Esam A Abid Al Thagafi mengatakan kemungkinan penaikkan kuota tersebut bisa dilakukan setelah pemerintahnya menyelesaikan sejumlah pembangunan infrastruktur untuk ibadah haji.
“Jika perluasan areanya sudah selesai, kami bisa tambahkan jumlah haji yang kami layani,” kata Esam usai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di kantor Wapres, Senin (27/1).
Esam menjelaskan, sebagai tuan rumah penyelenggara haji, negaranya sangat senang dengan banyaknya jemaah haji yang datang. Namun, Arab Saudi tentu sangat mempertimbangkan unsur keselamatan dalam pelaksanaan ibadah haji.
“Sementara wilayah Arafah dan Mina luasnya sangat terbatas,” ungkapnya.
Baca juga: Menag Ajukan Tambahan Kuota Haji ke Presiden Jokowi
Disebutkan, jumlah jemaah asal Indonesia yang menunaikan ibadah haji mencapai 230 ribu. Karena itu, kemungkinan kuota haji asal Indonesia pada tahun ini jumlahnya masih sama.
“Kalau pun memang ada perubahan bakal dibahas masing-masing kepala negara. Apabila ada update terbaru tentang hal tersebut dengan senang hati kami akan memberitahukan,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi juga akan meningkatkan pelayanan bagi seluruh jemaah haji 2020. Menurut Menteri Haji Arab Saudi, saat ini, sudah dirancang tenda bertingkat di area Mina agar dapat menampung jumlah jemaah haji lebih banyak. Selain itu, Pemerintah Arab Saudi sedang membangun toilet lebih banyak di Arafah dan Mina.(OL-5)
PANITIA Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 terus mendorong pimpinan DPR untuk segera merespon pansus agar bisa secepatnya menggelar rapat bersama pemerintah
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu dilakukan di tengah isu pengawasan haji oleh Pansus Angket Haji DPR RI.
ADA anggapan Pansus Angket Haji tidak akan efektif bahkan gimik. Anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan anggapan tersebut wajar dan harus dihormati.
Panitia Khusus (pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang awalnya dijadwalkan hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat diundur dan dipastikan bakal digelar pekan depan.
Pansus Haji akan memanggil perwakilan dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas dugaan malapraktik yang menjurus pada tindak pidana korupsi pada proses penyelenggaraan haji.
ANGGOTA Pansus Angket Haji dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wisnu Wijaya membeberkan tiga masalah utama yang menjadi sorotan DPR RI terkait evaluasi penyelenggaraan haji
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved