Gubernur Harus Jabarkan Kebijakan Politik Presiden

PARA kepala daerah diharapkan mampu menjalankan program pembangunan dengan baik serta melaksanakan janji politik mereka saat berkampanye. Para kepala deerah juga diharapkan bisa menjabarkan garis kebijakan politik Presiden Joko Widodo dalam membangun daerah.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (12/2).

"Kami ingin Gubernur/Wakil Gubernur walaupun dipilih oleh masyarakat di daerah pemilihannya tapi (mereka juga) wakil pemerintah pusat yang harus melaksanakan dan menjabarkan apa yang menjadi garis kebijakan politik Presiden untuk membangun daerah yang ada," ujarnya.

Ia menekankan kepala daerah terpilih nantinya harus langsung bekerja. Hal itu dilakukan agar penggunaan dan penyerapan anggaran bisa berjalan dengan baik. "Tidak ada kata berhenti supaya target dan penyerapan (anggarannya baik)," tambahnya.

Hari ini Presiden Joko Widodo akan melantik gubernur dan wakil gubernur terpilih dari tujuh provinsi yang ikut pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar pada 9 Desember lalu. Menurut rencana, pelantikan akan digelar di Istana Negara, Jakarta, pukul 14.00 WIB.

Mereka yang akan dilantik adalah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan wakilnya Rusdi Resnawan, Zumi Zola-Fachrori Umar (Jambi), Irwan Prayitno-Nasrul Abit (Sumbar), Olly Dondokambey-Steven Octavianus (Sulawesi Utara), Muhammad Sani-Nurdin Basirun (Kepulauan Riau), Irianto Basire-Udin Hianggio (Kalimantan Utara), serta Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah (Bengkulu). (OL-2)