Kabinet Jokowi-JK Termotivasi

HASIL survei bahwa publik tidak puas dengan pemerintahan saat ini sudah sepatutnya menjadi motivasi bagi kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk bekerja lebih keras. Pemerintah sendiri mengakui kebijakan yang ditempuh terkesan menyulitkan publik, tetapi itu harus dilakukan sebagai investasi untuk menyongsong kehidupan masyarakat yang lebih baik di kemudian hari. "Hasil survei ini bisa dijadikan motivasi untuk pemerintah saat ini guna memperbaiki kinerja dengan kerja, kerja, kerja sebagaimana program-program yang dijanjikan Jokowi-JK," ujar Ketua DPP Partai Hanura Sarifuddin Sudding di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Hal senada pun dikemukakan Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan. Menurutnya, hasil survei yang menyebut ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah merupakan hal yang wajar mengingat kabinet Jokowi- JK baru bekerja enam bulan. "Survei seperti ini baik untuk menjadi masukan pemerintah, tapi hendaknya jangan digunakanoleh pihak-pihak tertentu sebagai alat provokasi untuk menjatuhkan pemerintahan," kata anggota Komisi V DPR itu. Dengan mengetahui hasil survei yang dilakukan Polltracking Indonesia itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah semakin termotivasi untuk menyejahterakan rakyat. Akan tetapi, menurut JK, harus disadari bahwa pada awalnya butuh pengorbanan.

"Ya harus dilaksanakan itu. Tentu kita berusaha untuk mengambil tindakan yang positif yang memang juga sesuai dengan harapan masyarakat," ujarnya saat ditemui di Jakarta, kemarin. JK kembali menegaskan, tidak mungkin tindakan pemerintah bisa menyenangkan berbagai pihak. Menurutnya, pemerintah tidak hanya bekerja selama enam bulan, tapi juga untuk lima tahun ke depan. Karena itu, dampak kebijakan pemerintah saat ini akan bisa dirasakan dalam jangka panjang. "Sama kayak Anda kalau sakit. Tidak semua orang suka minum obat karena obat juga tidak enak, tapi harus dipakai. Kedua, pemerintah tidak bekerja hanya untuk enam bulan. Bekerja untuk lima tahun. Yang paling penting nanti proses sampai ujung itu lebih baik daripada sekarang," tegasnya optimistis.

Isu reshuffle
Hasil jajak pendapat yang menyebutkan sebanyak 48,5% narasumber menyatakan tidak puas pada hasil kerja sementara pemerintah juga memunculkan pro-kontra usulan untuk melakukan reshuffle kabinet. "Bila kinerja beberapa menteri tidak memuaskan, menurut saya layak untuk diganti karena tidak membuat Presiden terbantu dengan baik sesuai janji kampanye," ujar politikus PDIP Dwi Ria Latifa. Hal senada juga dikemukakan Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang menilai masa adaptasi Presiden dan Wakil Presiden bersama para menteri terlalu lamban untuk bisa bekerja dalam satu rampak barisan pemerintahan yang solid.

Namun, Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Taufi qul Hadi menilai terlalu terburu-buru untuk melakukan reshuffle menteri. Ia berharap publik bisa menilainya nanti setelah pemerintahan Jokowi-JK genap berjalan satu tahun. "Tidak ada satu pihak pun, apakah dari kabinet maupun dari partai pendukung pemerintahan, yang mewacanakan reshuffl e. Saya harap kita tidak terpengaruh dengan hal ini karena bisa mengganggu stabilitas pemerintahan,' pungkasnya.