PKB Tidak Peduli Disebut Mundur Soal Demokrasi

MUSYAWARAH Kerja Nasional (Mukernas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2016 merekomendasikan, salah satunya, perubahan konsep pemilihan gubernur dari pilkada langsung menjadi pilkada tak langsung oleh DPRD.

Hal itu ditepis sebagai bentuk kemunduran demokrasi. Efektivitas koordinasi dengan pemerintah pusat dan efisiensi biaya demokrasi jadi alibinya.

"Ini bukan soal mundur. Saya enggak peduli, disuruh mundur atau disuruh maju, tapi demokrasi Pancasila sebagai inti itu harus menjadi bagian hidup sebagai warga negara dan pemimpin. Disebut mundur itu kan label. Faktanya hakikatnya yang penting," cetus Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, di Jakarta, Sabtu (6/2).

Ia menyebut, dasar rekomendasi pihaknya itu adalah jiwa sila ke-4 Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Artinya, musyawarah mufakat lebih dipentingkan ketimbang suara terbanyak.

"Demokrasi kita ini bablas terlalu liberal. Apa-apa pemilihan. Akhirnya yang menang selalu yang banyak. (Banyak) belum tentu benar lho," dalih dia.

Menurutnya pula, pilkada langsung di tingkat provinsi selama ini lebih banyak menghamburkan dana ketimbang manfaat yang diperoleh. Pengalaman pilkada Jawa Tengah dan Jawa Timur, dana yang dihabiskan lebih dari Rp1 triliun. Sementara, akunya, kewenangan Gubernur sendiri tak banyak. Yang masih bergigi adalah, misalnya, soal izin tambang. (OL-2)