Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FRAKSI Partai NasDem mengusulkan 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Lima di antaranya masuk dalam RUU prioritas untuk Prolegnas 2020.
Salah satu RUU prioritas yang diajukan NasDem ialah Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
Anggota Badan Legislasi (Baleg) Ketua Kelompok Fraksi Partai NasDem Taufik Basari berharap seluruh RUU krusial yang diajukan NasDem masuk dalam Prolegnas 2020.
"Kami meminta agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dimasukkan ke dalam Daftar Prolegnas Prioritas," ungkap Taufik dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12).
Baca juga: DPR Kukuh Amendemen UUD 1945
Selain RUU PKS, NasDem juga mengajukan RUU tentang Advokat, RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua, dan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat. Seluruhnya masuk sebagai usulan Prolegnas 2020.
"Kami juga mengajukan RUU yang akan menggunakan metode Omnibus Law, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum yang diharapkan dapat menyatukan pengatutan tentang administrasi yang tersebar di berbagai undang-undang," kata Taufik.
Berikut 12 RUU usulan Fraksi NasDem untuk Prolegnas 2020-2024:
1. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum
2. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua
3. RUU tentang Masyarakat Adat
4. RUU tentang Penyelenggaraan Sumbangan
5. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
6. RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2003 tentang Advokat
7. RUU Penyadapan
8. RUU tentang Sistem dan Bantuan terhadap Korban Kejahatan dan
Perlindungan Saksi
9. RUU Perampasan Aset
10. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang
Pendidikan Kedokteran
11. RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan
12. RUU tentang Kesehatan Hewan (OL-2)
Aturan teknis sangat dibutuhkan agar menjadi landasan pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPDT).
Agar kehadiran beleid itu efektif mencegah dan menuntaskan kasus kekerasan seksual di Tanah Air
Sepanjang 2021 terdapat 3.838 kasus kekerasan berbasis gender dilaporkan langsung kepada Komnas Perempuan. Angka itu naik 80% dibandingkan tahun sebelumnya.
PKS merupakan satu-satunya pihak di DPR yang menolak pembahasan RUU PKS
RUU TPKS akan memuat aturan secara terperinci hingga ke aturan hukum beracara untuk melindungi korban kekerasan seksual.
Kemenag sedang menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dengan mengikuti dinamika dalam penyusunan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Revisi UU MD3 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 dinilai sulit bergulir.
REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024.
KETUA Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto menampik tudingan bahwa partainya ingin merebut kursi ketua DPR RI lewat revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3)
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku akan mengecek terlebih dahulu perihal rencana revisi UU MD3. Ia menilai revisi tersebut dalam rangka meningkatkan kerja di parlemen.
Sejatinya revisi UU Peradilan Militer belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved