Majelis Rakyat Papua tidak Setuju Pemekaran

MAJELIS Rakyat Papua (MRP) belum menyetujui usulan pemerintah untuk pemekaran di provinsi tersebut. Ketua Pokja Adat MRP Demas Tokoro menyebutkan, usulan elite Papua yang menginginkan adanya pemekaran ke Presiden Joko Widodo beberapa waktu dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat lokal.

“Kalau anggapan saya belum ada. Karena yang pernah disampaikan di sini 61 (elite) itu tidak mewakili,” katanya usai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kantor Wapres, Kamis (28/11).

Ia menegaskan, pemekaran Papua harus melalui proses persetujuan MRP dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Hal tersebut tercantum dalam UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. “Bahkan untuk Papua Barat ada DPR Papua Barat dan MRPB. Karena kita satu UU,” tegasnya.

Ia menyebutkan, seharusnya pemerintah pusat mematuhi UU Otsus ketika akan memekarkan Papua. Baginya, pemerintah harusnya lebih fokus dalam mengurus persoalan kerakyatan dan sumber daya manusia Papua ketimbang pemekaran wilayah.

"Kita kembali pada UU tadi. Kemudian jika ada rapat seharusnya bersama dengan DPRP, gubernur, dan MRP untuk didengar aspirasinga. Kita tidak begitu saja menerima, tapi perlu pertimbangan dan manfaat pemekaran seperti apa,” pungkasnya. (A-1)