KPU Usulkan Tujuh Poin Penguatan UU Pilkada

KOMISIONER KPU Sigit Pamungkas menjelaskan, berdasarkan hasil rapat pimpinan yang diadakan KPU di Kota Banjarmasin, kemarin, setidaknya ada tujuh poin krusial yang harus dibenahi agar pelaksanaan pilkada serentak di 2017 bisa berlangsung lebih baik daripada pilkada serentak 2015.

Ketujuh poin yang menurut KPU masih perlu mendapat perbaikan ialah mengenai sistem pencalonan, kampanye, pemungutan dan rekapitulasi suara, dana kampanye, rekrutmen dan penegakan disiplin penyelenggaraan pemilu, penanganan sengketa, dan partisipasi pemilih.

"Kalau tidak diubah, tentu akan banyak pengulangan kembali beberapa kerumitan yang muncul pada pilkada kali ini ke pilkada berikutnya," jelas Sigit saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, kemarin.

Dikatakan Sigit, saat ini KPU masih perlu melakukan konsolidasi internal terkait dengan turunan isu-isu lain yang ada pada tujuh poin bahan revisi.

Ia pun berharap revisi UU 8/2015 tentang Pilkada bisa rampung dalam tiga bulan ini, sebab tahapan pilkada serentak 2017 sudah dimulai sejak Mei 2016.

Pilkada serentak pada 2017 setidaknya akan diikuti 101 daerah.

Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, hanya empat provinsi yang tidak menyelenggarakan pilkada serentak pada 2017.

Keempat provinsi tersebut ialah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Barat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengutarakan masalah anggaran pilkada 2017 masih menunggu pembahasan revisi UU Pilkada.

Ia menarget-kan paling lambat Agustus revisi tersebut sudah rampung.

"Bertahap lah. Ini kita bahas dulu (revisi UU Pilkada). Paling lambat Agustus mudah-mudahan sudah revisi. Salah satunya (poin revisi) anggaran apakah masih pakai anggaran daerah, apakah 50:50, apakah anggaran pusat?" ujarnya.

Ia mengatakan kini pihaknya masih mengundang beberapa pihak untuk memberikan masukan terhadap revisi UU Pilkada.

Baik dari KPU, Bawas-lu, DKPP, Kementerian Hukum dan HAM, tokoh-tokoh lembaga survei maupun pihak terkait lainnya.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto menargetkan draf revisi UU Pilkada masuk ke DPR pada 17 Februari nanti.

"Lalu dibahas selesai sebelum reses. Itu kira-kira 14 Maret (sudah rampung)," tandasnya.