Tumbuhkan Harapan Jangka Panjang

LAMBATNYA pertumbuhan ekonomi pada enam bulan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) disebabkan faktor eksternal dan konsekuensi jangka pendek dari program pembangunan ekonomi jangka menengah dan panjang pemerintah. "Kalau masyarakat tidak puas, wajar saja. Karena memang itu pilihan yang harus kita ambil supaya jangka menengah dan panjang tercipta adiksi positif pada perekonomian Indonesia," kata Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil saat  dihubungi kemarin di Jakarta. Pernyataan Sofyan tersebut menanggapi hasil polling Poltracking Indonesia tentang kinerja pemerintah yang menunjukkan tingginya ketidakpuasan publik terhadap hasil kerja menteri-menteri ekonomi di Kabinet Kerja.

Pemerintah, lanjutnya, cenderung menerima ketidakpuasan dari masyarakat yang hanya melihat efek jangka pendek, sedangkan tujuan utama pemerintah saat ini bagaimana membangun fondasi yang kuat di masa mendatang. "Pemerintah juga terpaksa mengambil sejumlah kebijakan kurang populer demi memperbaiki perekonomian jangka panjang. Selain mencabut subsidi bahan bakar Rp700 triliun, pemerintah juga menerapkan kebijakan pelarangan ekspor barang mentah oleh para pengusaha tambang," tambah Sofyan. Efeknya, katanya lagi, pemerintah punya uang untuk membangun infrastruktur, tapi dampaknya harga jadi fluktuatif. Jadi untuk sementara waktu perekonomian pasti guncang.

Lebih lanjut, ia menjelaskan persoalan yang dihadapi berbagai negara di dunia akibat menguatnya perekonomian Amerika Serikat memang mengakibatkan pelemahan rupiah terhadap dolar dan mengendurnya pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Dampaknya, harga sejumlah komoditas menurun seiring dengan lesunya pasar. Ia mengumpamakan situasi perekonomian Indonesia dengan pesawat yang tengah menghadapi head wind sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai di tujuan. "Berbeda dengan pemerintahan lalu yang diuntungkan dengan tail wind," tutupnya.

Benahi komunikasi politik
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR menilai strategi komunikasi politik pemerintahan Jokowi-JK masih lemah dan itu menjadi salah satu faktor kekecewaan publik. Sebab, kerja saja tak selalu cukup. Menurut Hanta, masalah komunikasi politik pemerintah itu sempat disinggung dalam pertemuan para akademisi dan pakar politik dengan Presiden Jokowi, dalam makan siang bersama, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (14/4). "Nama Menteri Sekretaris Negara Moerdiono muncul di diskusi itu. Ia dinilai menjadi juru bicara efektif dalam menerangkan program dan hasil kerja pemerintah kepada warga," katanya saat menyampaikan hasil survei lembaganya, di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, Hanta menyarankan Jokowi-JK membentuk tim khusus untuk menangani problematika komunikasi politik dengan warga, parlemen, maupun elite parpol koalisi. "Bisa jadi pemerintah tengah bekerja serius walaupun ada beberapa menteri tak jelas programnya. Namun, proses kerja dan hasilnya mesti diutarakan kepada warga agar ada kesepahaman soal kondisi pemerintah," pungkasnya.