Wapres Minta Pesantren Terduga Radikal Disejukkan

KABAR adanya sejumlah pondok pesantren (ponpes) yang berkategori radikal diminta disikapi dengan pendekatan halus atau softpower. Biasanya, radikalisme di ponpes berada pada isi pengajarannya kepada para santri. Hal itulah yang lebih dulu mesti dideradikalisasi.

"Pemerintah berusaha tidak terjadi radikalisme. Kalau memang ada terbukti ponpes radikal, yang ponpes itu harus didatangi oleh, katakanlah MUI, Menteri Agama, berikan yang sejuk," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Jakarta, Rabu (3/2).

Ia juga membantah adanya ponpes berkategori radikal di Makassar, Sulawesi Selatan. Bagi JK, pengkategorian itu mesti dilihat lebih detil lagi metodenya. "Itu kita harus lihat radikalisasi bagaimana apa. Itu mungkin yang di maksud pengajarannya seperti apa. Saya tahu betul waktu di Makassar tidak ada seperti itu," tutupnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saud Usman Nasution sebelumnya menyebut soal keberadaan19 pesantren yang berpaham radikal yang berkaitan dengan jaringan teroris. Pihaknya masih akan mengonfirmasi hal itu lebih jauh ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, NU, dan Muhammadiyah.

DIkatakannya, tiga dari 19 nama pesantren itu adalah Ngruki (Solo), Al-Ikhlash (Lamongan), serta Missi Islam (Jakarta).

Pada 2014, Kementerian Agama sempat menyebutkan ada 20 pesantren yang teridentifikasi mengajarkan radikalisme. Lembaga pendidikan agama itu disebut tidak memiliki izin dari Kemenag. (OL-1)