Badrodin Harus Pulihkan Citra Kepolisian

SEJUMLAH kalangan menaruh harapan besar kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk memperbaiki citra kepolisian di mata masyarakat. Badrodin dinilai sebagai sosok yang mampu memulihkan kepercayaan warga masyarakat terhadap korps Bhayangkara tersebut.

"Tinggal bagaimana mengawal program yang dia sampaikan. Kami harap beliau dapat mewujudkan semua programnya, yakni membangun sinergitas antarlembaga hukum. Tidak saling mengedepankan ego kelembagaan," kata pengamat politik dari Populi Centre Nico Harjanto dalam diskusi bertema Tantangan Kapolri baru di Jakarta, kemarin.

Oleh karena itu, menurut advokat senior Maqdir Ismail, langkah pertama yang harus ditempuh Badrodin ialah mengembalikan kepercayaan publik sehingga kepolisian kembali disegani masyarakat.

"Bagaimana polisi jadi mitra baik bagi masyarakat," ujarnya.

Terlebih di penghujung tahun ini akan berlangsung pilkada serentak di seluruh Indonesia.

Menurut anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu, sebagai penjaga ketertiban dan keamanan, Polri menciptakan stabilitas keamanan di daerah yang sedang menjalankan pilkada.

"Ini rawan konflik. Polri dituntut menjaga situasi agar kondusif," ujar Masinton dari Fraksi PDIP.

Pekerjaan rumah Badrodin yang lain ialah menuntaskan berbagai kasus kejahatan transnasional seperti terorisme dan maraknya gerakan Islamic State (IS) yang masuk ke Tanah Air.

"Kapolri akan dihadapkan pada kompleksitas isu-isu transnasional seperti gerakan IS, terorisme, dan peredaran narkoba internasional," ungkap Direktur Imparsial Al Araf.

Calon Wakapolri

Saat menyinggung posisi wakil Badrodin di institusi kelak, baik Nico maupun Masinton menyerahkan sepenuhnya kepada Kapolri.

Sebelumnya, nama Komjen Budi Gunawan banyak disebut bakal menduduki orang nomor dua di kepolisian.

"Budi Gunawan pernah disetujui oleh DPR menjadi Kapolri sehingga jika menjabat Wakapolri dipastikan tidak ada penolakan. Tetapi DPR tidak memiliki kewenangan menyetujui Wakapolri karena UU tentang Polri tidak mengatur wewenang itu. Siapa Wakapolri dise rahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal Polri. DPR dan pemerintah tidak ikut campur," jelas Masinton.

Masinton mengakui Budi Gunawan pantas menjadi Wakapolri.

Terlebih status beliau berdasarkan hasil putusan praperadilan bukanlah tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi.

"Jangan mengacu kepada opini publik. Kalau memang ada pro dan kontra seputar penunjukan Budi Gunawan, selama ada regulasi, seharusnya tidak ada persoalan lagi. Kami menganggap jika Budi Gunawan dicalonkan sebagai apa pun, itu hak beliau. Opini publik jangan sampai menghilang kan hak asasi Budi Gunawan," tutur Masinton.

Sementara itu, Nico Harjanto mengatakan sebenarnya semua perwira tinggi Polri pantas menjadi Wakapolri.

Namun, agar tidak menimbulkan gejolak, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri bisa mempertimbangkan rasa keadilan untuk masyarakat ketika menyeleksi calon Wakapolri.

"Wanjakti mengetahui rekam jejak para perwira tinggi. Akan tetapi, publik menginginkan Wakapolri dijabat perwira tinggi yang tidak menimbulkan kegaduhan," tandas Nico.

(Beo/X-4)