Etika Bermasalah, Kepentingan Publik Terlupakan

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus menjadi sorotan publik. Bukannya kinerja yang menjadi sorotan melainkan persoalan etika anggota dewan yang terus menjadi perbincangan publik.

Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti berpendapat anggota DPR gagal memberi contoh positif kepada masyarakat. Apa yang terlihat hingga kini adalah perilaku para anggota DPR yang jauh dari tugas dan fungsinya dalam memperjuangkan kepentingan publik.

"Persoalan orientasi anggota DPR itu yang harus ditanyakan. Kalau lisan, tentu mereka bilang niat mereka adalah memperjuangkan aspirasi rakyat. Tapi apa yang menonjol saat ini justru jauh dengan kepentingan publik,” ujar Ray, Selasa (2/2).

Menurutnya, tidak hanya tampak pada kasus pemukulan yang diduga dilakukan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu kepada asisten pribadinya Dita Aditya, tetapi juga dengan adanya kasus-kasus etik lainnya, seperti kasus Papa Minta Saham yang dilakukan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.

"Termasuk juga cara mereka dalam mempertimbangkan revisi UU mana yang lebih penting, poin mana saja yang direvisi dan sebagainya. Artinya, pernyataan lisan mereka tidak terkonfirmasi dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari di parlemen. Etika bermasalah, kepentingan publik terlupakan," tandasnya.

Ia berpandangan, dalam hal ini partai politik harus membuat kultur yang sama dengan kultur publik. Menurutnya dengan begitu, setiap individu akan berlaku sebagaimana yang publik harapkan. Partai politik juga bisa mengontrol kadernya agar tidak berperilaku diluar tugas dan kewenangannya sebagai wakil rakyat.

“Kita harus dorong partai mau mentransformasikan diri menjadi kultur publik sebagai acuan. Jadi, siapapun yang masuk partai, harus menjaga betul kultur tersebut,” pungkasnya. (OL-2)